Suara.com - Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin turut mengomentari pelantikan Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Menurutnya, rezim pemerintahan Joko Widodo selalu menempatkan orang yang mempunyai rekam jejak kurang baik.
"Saya melihat rezim ini menempatkan para pejabatnya baik sipil dan militer kepada orang orang yang track recordnya mendukung penista agama dan kriminalisasi ulama," kata Novel saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).
Novel mengatakan, dengan begitu negara disebutnya justru akan menjadi gaduh. Menurutnya, rezim yang ada kekinian dianggap sudah zalim.
"Begitu ormas Islam yg terdepan dalam aksi kemanusiaan penanganan bencana selama ini malah dibubarkan serta enam laskarnya dibantai," tuturnya.
"Dengan begitu rezim ini sudah sangat zalim disusul penangkapan para ulama di tengah keterpurukan ekonomi dan krisis multi dimensi di segala bidang," sambungnya.
Lebih lanjut, Dudung dianggap pernah berbuat zalim kala mengerahkan pasukan untuk mencopot baliho-baliho bergambar Habib Rizieq Shihab di pinggir jalan. Menurutnya, hal itu menunjukkan Dudung anti ulama.
"Justru semakin IB Habib Rizieq Shihab terzalimi, maka makin jelas antinya terhadap ulama yang lurus dan rakyat pastinya sudah mempersiapkan sikap termulianya," tandasnya.
Dudung KSAD
Sebelumnya, Jenderal TNI Dudung Abdurachman kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Ia mengaku program kerja yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ialah terkait prajurit dan daerah operasi khusus di wilayah konflik.
Baca Juga: Gantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, Ini Profil Perjalanan Letjen TNI Dudung Abdurachman
Dudung mengatakan bahwa peningkatan profesionalisme prajurit menjadi program kerja yang akan dilakukannya setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).
"Program yang terdekat saya akan melihat bagaimana peningkatan profesionalisme prajurit," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kemudian program selanjutnya ia juga akan memperhatikan perihal daerah operasi prajurit. Daerah yang menjadi fokus khususnya yakni Papua dan Poso.
Ia tidak mau kalau nantinya para prajurit di sana malah bertugas tanpa menaati peraturan yang berlaku.
"Saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya, karena di Papua adalah saudara-saudara kita. Semua agar diperhatikan karena jangan sampai ada pelanggaran atau menyakiti masyarakat," ujarnya.
Berita Terkait
-
Gantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, Ini Profil Perjalanan Letjen TNI Dudung Abdurachman
-
Dudung Abdurachman Jadi KSAD, PA 212: Semoga Wewenang Satpol PP Dikembalikan
-
Resmi Menjabat KSAD, Segini Total Kekayaan Dudung Abdurachman
-
Resmi Jabat KSAD, Jenderal Dudung Bakal Cek Profesionalisme Prajurit di Papua dan Poso
-
Presiden Jokowi Lantik KSAD Dudung Abdurachman di Istana Negara
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi