Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, mengaku tak setuju dengan Presiden Joko Widodo yang menyatakan banjir di Kalimantan sudah terjadi sejak beberapa pekan ke belakang dan karena area tangkapan air atau catchment areanya yang rusak sejak puluhan tahun. Menurutnya pernyataan itu keliru.
"Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu tentu keliru besar jika mengatakan kerusakan catchment area di DAS Hulu Sungai Kapuas sudah berpuluh-puluh tahun," kata Irwan kepada wartawan, Jumat (19/11/2021).
Ia menyampaikan, faktanya banjir besar dan berlangsung lama di Sintang baru terjadi saat ini. Terakhir menurutnya, banjir besae terjadi pada tahun 80-an.
Irwan mengatakan, solusi yang ditawarkan Jokowi yang akan membangun persemaian dan laksanakan penghijauan di DAS hulu sungai Kapuas, tidak efektif. Hal itu dianggap hanya akan menghabiskan uang negara melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kemen LHK yang terbukti gagal dalam keberhasilan tumbuh selama ini.
"Bagaimana mau melakukan penghijauan di Areal Penggunaan Lain sedangkan semuanya sudah diberikan izin usaha perkebunan dan tambang? Mau melakukan reboisasi di kawasan hutan pun tidak efektif karena di bagian hulu DAS sungai Kapuas merupakan Kawasan Konservasi, Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang sudah ada ijin usaha pemanfaatannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Irwan mengatakan yang paling tepat adalah mereview Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalbar juga RT/RW Kabupaten di hulu DAS sungai Kapuas.
"Jangan ada lagi penerbitan ijin perkebunan, tambang juga HPH dan HTI di hulu sungai Kapuas. Itu kunci pengendalian banjir di sepanjang DAS Kapuas," tuturnya.
Kemudian Irwan juga menyarankan agar kabupaten-kabupaten di DAS hulu Sungai Kapuas di jadikan Kabupaten konservasi dengan insentif dana alokasi khusus dari pemerintah pusat tiap tahunnya untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.
"Tidak boleh ada penerbitan ijin perkebunan sawit dan tambang baru. Ijin Lokasi ataupun HGU perkebunan sawit eksisting saat ini yang belum ada pembukaan lahan segera dicabut dan tutupan lahannya dipertahankan serta lahannya dikembalikan jadi kawasan hutan," tandasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Jajaranya Waktu Dua Tahun untuk Siapkan Ekosistem Ekonomi Digital
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut penyebab banjir di Kalimantan yang sudah terjadi sejak beberapa pekan ke belakang ialah karena area tangkapan air atau catchment areanya yang rusak. Jokowi mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan untuk kerusakan tersebut.
Jokowi menyebutkan kalau area tangkapan hujan itu sudah rusak berpuluh-puluh tahun. Area tangkapan hujan tersebut berada di hulu sungai yang berfungsi untuk menampung cadangan air tanah.
"Ya, itu karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun ya itu yang harus kita hentikan. karena memang masalah utamanya ada di situ," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 1- Ruas Serang - Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021).
Karena sudah rusak, maka Sungai Kapuas tidak bisa menampung air dan menyebabkan banjir. Kata Jokowi, pihaknya akan segera melakukan perbaikan secara bertahap.
"Itu yang nanti kita perbaiki. nanti akan mulai mungkin tahun depan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus