Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, mengaku tak setuju dengan Presiden Joko Widodo yang menyatakan banjir di Kalimantan sudah terjadi sejak beberapa pekan ke belakang dan karena area tangkapan air atau catchment areanya yang rusak sejak puluhan tahun. Menurutnya pernyataan itu keliru.
"Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu tentu keliru besar jika mengatakan kerusakan catchment area di DAS Hulu Sungai Kapuas sudah berpuluh-puluh tahun," kata Irwan kepada wartawan, Jumat (19/11/2021).
Ia menyampaikan, faktanya banjir besar dan berlangsung lama di Sintang baru terjadi saat ini. Terakhir menurutnya, banjir besae terjadi pada tahun 80-an.
Irwan mengatakan, solusi yang ditawarkan Jokowi yang akan membangun persemaian dan laksanakan penghijauan di DAS hulu sungai Kapuas, tidak efektif. Hal itu dianggap hanya akan menghabiskan uang negara melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kemen LHK yang terbukti gagal dalam keberhasilan tumbuh selama ini.
"Bagaimana mau melakukan penghijauan di Areal Penggunaan Lain sedangkan semuanya sudah diberikan izin usaha perkebunan dan tambang? Mau melakukan reboisasi di kawasan hutan pun tidak efektif karena di bagian hulu DAS sungai Kapuas merupakan Kawasan Konservasi, Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang sudah ada ijin usaha pemanfaatannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Irwan mengatakan yang paling tepat adalah mereview Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalbar juga RT/RW Kabupaten di hulu DAS sungai Kapuas.
"Jangan ada lagi penerbitan ijin perkebunan, tambang juga HPH dan HTI di hulu sungai Kapuas. Itu kunci pengendalian banjir di sepanjang DAS Kapuas," tuturnya.
Kemudian Irwan juga menyarankan agar kabupaten-kabupaten di DAS hulu Sungai Kapuas di jadikan Kabupaten konservasi dengan insentif dana alokasi khusus dari pemerintah pusat tiap tahunnya untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.
"Tidak boleh ada penerbitan ijin perkebunan sawit dan tambang baru. Ijin Lokasi ataupun HGU perkebunan sawit eksisting saat ini yang belum ada pembukaan lahan segera dicabut dan tutupan lahannya dipertahankan serta lahannya dikembalikan jadi kawasan hutan," tandasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Jajaranya Waktu Dua Tahun untuk Siapkan Ekosistem Ekonomi Digital
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut penyebab banjir di Kalimantan yang sudah terjadi sejak beberapa pekan ke belakang ialah karena area tangkapan air atau catchment areanya yang rusak. Jokowi mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan untuk kerusakan tersebut.
Jokowi menyebutkan kalau area tangkapan hujan itu sudah rusak berpuluh-puluh tahun. Area tangkapan hujan tersebut berada di hulu sungai yang berfungsi untuk menampung cadangan air tanah.
"Ya, itu karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun ya itu yang harus kita hentikan. karena memang masalah utamanya ada di situ," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 1- Ruas Serang - Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021).
Karena sudah rusak, maka Sungai Kapuas tidak bisa menampung air dan menyebabkan banjir. Kata Jokowi, pihaknya akan segera melakukan perbaikan secara bertahap.
"Itu yang nanti kita perbaiki. nanti akan mulai mungkin tahun depan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja