Suara.com - Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membuat cyber army atau tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer. Tindakan ini dinilai telah melenceng dari tugas.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan, tugas MUI bukanlah membuat tim siber untuk membela salah satu tokoh. Ia pun menyangangkan kebijakan organisasi yang pernah ia naungi dulu.
"Saya menyayangkan sikap MUI DKI yang membuat cyber army, karena ini sudah melenceng dari tugas pokok MUI yang sesungguhnya," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul mengatakan, seharusnya MUI bekerja sebagai mitra dari pemerintah. Tidak sepantasnya malah ikut pasang badan untuk membela Gubernur secara langsung.
"MUI memang sebagai mitra pemerintah itu punya hak dan kewajiban mendukung program yang positif, yang baik. Sifatnya dukungan, bukan pasang badan membela segala bentuk kebijakan ataupun yang dilakukan pemerintah," katanya.
Karena melenceng dari tugasnya, Samsul menyebut tindakan MUI itu membuat kesan Anies lah yang membayar untuk pembentukan tim cyber tersebut. Dia pun meminta Anies secara langsung menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan masalah.
"Anies kalau enggan memberikan klarifikasi ada kesan gubernur telah membayar MUI untuk kepentingan dirinya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana pembentukan tim siber untuk menghalau buzzer atau pendengung menuai kontroversi. Pasalnya, tim tersebut rencananya bakal dikerahkan untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial.
Bantah Cuma Bela Anies
Baca Juga: MUI Mau Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah tim siber bentukannya itu hanya akan membela Anies saja. Tokoh Jakarta lainnya yang dianggap berkinerja baik tapi diserang oleh buzzer juga akan dibela.
"Itu orang yang bicara itu orang yang membaca berita sepotong-sepotong. Dianggapnya MUI DKI mau bentuk tim siber buat bela Anies, padahal nggak," ujar Munahar saat dihubungi Suara.com, Minggu (21/11/2021).
Menurut Munahar, Anies dan tokoh atau pihak lainnya yang sebenarnya memiliki kinerja baik tapi diserang hoaks perlu dibela. Caranya adalah dengan menunjukan kebaikan atau prestasi mereka.
"Kalau ada orang yang selalu mencari kejelekan pak anies,kenapa kita tidak mengangkat hasil kerja nyata pak Anies yang memang membawa maslahat buat warga Jakarta. Kenapa tidak?" tuturnya.
"Apakah untuk pak Anies saja? Tidak. Kalau ada tokoh Jakarta, dia berbuat untuk warga Jakarta, kemudian maslahatnya baik untuk warga jakarta, MUI siap mensupport dan mendukung serta kerja sama," tambahnya.
Ia menyebut rencana ini diungkapnya saat sedang melakukan rapat internal MUI DKI. Bisang Informasi dan Komunikasi MUI DKI diminta membuat tim siber sesuai dengan tren media sosial sekarang.
"Karena ini kan masa-masa medsos, orang sudah pada ngerti semua. Jadi dah paham. Makanya harus ada satu tim yang bisa meng-counter berita bohong," ucap Munahar.
Selain itu, pembentukan tim ini disebutnya sesuai dengan tugas MUI, yakni amar ma'ruf nahi munkar atau menegakan yang benar dan melarang yang salah.
"Jadi bahasa Alqurannya kalau ada berita bohong yang datang dari orang-orang yang fasik, maka harus ditabayun. Nih bener gak? Kalau ini salah ya kita katakan salah, kita counter kesalahan itu."
Tag
Berita Terkait
-
MUI Mau Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus
-
Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
-
CEK FAKTA: Jokowi Resmi Tunjuk Ahok Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Benarkah?
-
MUI DKI Diminta Tak Usah Repot Bentuk Tim Cyber Army Lawan Buzzer, Cukup Tim Anies Saja
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Prabowo Sadar Ada Maling di Program MBG, Minta Warga Lapor Lewat TikTok
-
Keranda Khas Gorontalo Iringi Pemakaman Militer Rachmat Gobel di TMP Kalibata
-
Prabowo Bongkar Upaya Jual PT PAL, Pindad, dan PT DI ke Asing: Saya Larang!
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Ungkap 47 Nama Terlibat Korupsi MBG, Ada Politisi Besar Terseret?
-
KPK Tegaskan Punya Wewenang Panggil Menhut Raja Juli, Telusuri Irisan Kasus Suap Bupati Kuansing
-
Isi Amplop Bupati Kuansing ke Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Buru Nominal Pasti
-
Perubahan Iklim Ancam Sistem Kelistrikan Indonesia, Mengapa Reformasi Jaringan Mendesak?
-
Prabowo Wanti-wanti Masyarakat Tak Mudah Tertipu Konten Medsos: Banyak Pesanan Orang Berduit
-
Putusan Praperadilan Jilid II Digelar 20 Juli! Roy Suryo Bakal Menang Lagi Lawan Jokowi?
-
Geger Penggeledahan Polisi, Jampidsus Tegaskan Kejagung Fokus Bongkar Korupsi Tambang Hingga MBG