Suara.com - Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membuat cyber army atau tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer. Tindakan ini dinilai telah melenceng dari tugas.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan, tugas MUI bukanlah membuat tim siber untuk membela salah satu tokoh. Ia pun menyangangkan kebijakan organisasi yang pernah ia naungi dulu.
"Saya menyayangkan sikap MUI DKI yang membuat cyber army, karena ini sudah melenceng dari tugas pokok MUI yang sesungguhnya," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul mengatakan, seharusnya MUI bekerja sebagai mitra dari pemerintah. Tidak sepantasnya malah ikut pasang badan untuk membela Gubernur secara langsung.
"MUI memang sebagai mitra pemerintah itu punya hak dan kewajiban mendukung program yang positif, yang baik. Sifatnya dukungan, bukan pasang badan membela segala bentuk kebijakan ataupun yang dilakukan pemerintah," katanya.
Karena melenceng dari tugasnya, Samsul menyebut tindakan MUI itu membuat kesan Anies lah yang membayar untuk pembentukan tim cyber tersebut. Dia pun meminta Anies secara langsung menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan masalah.
"Anies kalau enggan memberikan klarifikasi ada kesan gubernur telah membayar MUI untuk kepentingan dirinya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana pembentukan tim siber untuk menghalau buzzer atau pendengung menuai kontroversi. Pasalnya, tim tersebut rencananya bakal dikerahkan untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial.
Bantah Cuma Bela Anies
Baca Juga: MUI Mau Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah tim siber bentukannya itu hanya akan membela Anies saja. Tokoh Jakarta lainnya yang dianggap berkinerja baik tapi diserang oleh buzzer juga akan dibela.
"Itu orang yang bicara itu orang yang membaca berita sepotong-sepotong. Dianggapnya MUI DKI mau bentuk tim siber buat bela Anies, padahal nggak," ujar Munahar saat dihubungi Suara.com, Minggu (21/11/2021).
Menurut Munahar, Anies dan tokoh atau pihak lainnya yang sebenarnya memiliki kinerja baik tapi diserang hoaks perlu dibela. Caranya adalah dengan menunjukan kebaikan atau prestasi mereka.
"Kalau ada orang yang selalu mencari kejelekan pak anies,kenapa kita tidak mengangkat hasil kerja nyata pak Anies yang memang membawa maslahat buat warga Jakarta. Kenapa tidak?" tuturnya.
"Apakah untuk pak Anies saja? Tidak. Kalau ada tokoh Jakarta, dia berbuat untuk warga Jakarta, kemudian maslahatnya baik untuk warga jakarta, MUI siap mensupport dan mendukung serta kerja sama," tambahnya.
Ia menyebut rencana ini diungkapnya saat sedang melakukan rapat internal MUI DKI. Bisang Informasi dan Komunikasi MUI DKI diminta membuat tim siber sesuai dengan tren media sosial sekarang.
Tag
Berita Terkait
-
MUI Mau Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus
-
Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
-
CEK FAKTA: Jokowi Resmi Tunjuk Ahok Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Benarkah?
-
MUI DKI Diminta Tak Usah Repot Bentuk Tim Cyber Army Lawan Buzzer, Cukup Tim Anies Saja
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Kritik Bank Dunia ke BUMN: Jago Dominasi Tapi Produktivitasnya Kalah Sama Swasta!
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Terkini
-
Usai Periksa Eks Bendahara Amphuri, KPK Pertimbangkan Panggil Gus Yaqut
-
Tak Mau Kebobolan Lagi, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia
-
Siap Terbitkan PMA, Kemenag Sebut Putusan MK Perkuat Pengelolaan Zakat
-
Sesal Orang Tua Santri Korban Ponpes Roboh, Anak Sempat Tolak Balik Pesantren 2 Hari Sebelum Tragedi
-
Terbongkar! Sejumlah Biro Travel Ilegal Garap Haji Kuota Khusus, KPK Bidik Praktik Jual Beli Kuota
-
Jadi Tersangka Korupsi Rp1,35 T, Intip Harta Halim Kalla: Aset di Mana-mana Sejak 2010
-
Nekat Lawan Polisi Pakai Golok, Detik-detik Berdarah 2 Pemuda di Koja Didor di Tempat!
-
Eiger Bangun Kepercayaan Jangka Panjang dan Apresiasi Local Media Summit 2025
-
Teguh Ungkap Lemahnya Keamanan Siber: dari Ketergantungan pada Vendor dan Nasib Miris Peretas Etis
-
Tak Mau Pindah, Pedagang Pasar Burung Barito Disanksi SP1 Pemkot Jaksel