Suara.com - Pimpinan DPR resmi melantik Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan Herman Herry. Pelantikan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus. Dalam penggantian kepemimpinan itu, Lodewijk juga meminta persetujuan anggota Komisi III sebelumnya.
"Apakah saudara Herman Herry anggota nomor A238 digantikan oleh Saudara Ir. Bambang Wuryanto. anggota nomor A184 dapat disetujui?" tanya Lodewijk yang dijawab setuju anggota di ruang rapat Komisi III, Senin (22/11/2021).
Dengan persetujuan itu, Lodewijk kemudian membacakan susunan baru di jajaran pimpinan Komisi III.
"Maka susunan pimpinan Komisi III DPR RI menjadi sebagai berikut. Ir. Bambang Wuryanto, Ketua dari fraksi PDIP," kata Lodewijk.
Pantauan Suara.com, usai proses pelantikan itu, pimpinan Komisi III melakukan foto bersama sekaligus serah terima palu pimpinan dari Herman Herry kepada Bambang.
Bambang juga tampak memeluk erat Herman Herry usai sesi foto.
Diketahui, Ketua Komisi III DPR Herman Herry dipindahtugaskan oleh Fraksi PDI Perjuangan menjadi anggota Komisi VII. Pengganti Herman sebagai ketua disebut merupakan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.
Kabar itupun dibenarkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Ia tidak membantah bahwa Bambang Pacul sapaan karib Bambang akan menggantikan posisi Herman.
"Benar dong," kata Hendrawan dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).
Baca Juga: Wanita Ngaku Anak Jenderal Maki-maki Ibu Arteria, Komisi III: Jangan Petantang-Petenteng
Sebelumnya, informasi rotasi posisi Herman dari Komisi III ke Komisi VIII disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto.
"Kalau sudah Pak Utut yang bicara berarti betul," ujar Hendrawan.
Diketahui, Fraksi PDIP di DPR RI melakukan rotasi di alat kelengkapan dewan. Herman Herry yang tadinya sebagai Ketua Komisi III DPR kekinian dirotasi menjadi anggota Komisi VII DPR RI.
Hal itu dibenarkan secara langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto saat dikonfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/11/2021).
"Betul dipindah dari (komisi) III ke (komisi) VII pertanggal 16 November," kata Utut.
Utut beralasan pindahnya Herman Herry dari Komisi III ke Komisi VII disebut sebagai perjalan karier. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan.
Berita Terkait
-
Wanita Ngaku Anak Jenderal Maki-maki Ibu Arteria, Komisi III: Jangan Petantang-Petenteng
-
Wanita Ngaku Anak Jenderal Maki-maki Ibu Arteria, Komisi III: Arogan, Tak Bisa Diterima!
-
Ditarik jadi Pimpinan Komisi III, Posisi Bambang Pacul di Komisi VII Digantikan Doni Oekon
-
Pelantikan Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III DPR Dilakukan Sore Ini
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas