Suara.com - PBB memperingatkan bahwa lonjakan orang yang tidak dapat membayar kembali pinjaman, simpanan yang lebih rendah, dan krisis likuiditas tunai dapat menyebabkan sistem keuangan Afghanistan runtuh dalam beberapa bulan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (22/11) mendorong tindakan segera untuk menopang bank-bank Afghanistan.
Dalam laporan sebanyak tiga halaman tentang sistem perbankan dan keuangan Afghanistan yang dilihat oleh Reuters, Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan biaya ekonomi dari runtuhnya sistem perbankan dan dampak sosial negatif yang diakibatkannya "akan sangat besar."
Ekonomi Afghanistan terjun bebas setelah pengambilalihan Taliban membuat dukungan asing menarik dana secara tiba-tiba.
Hal ini membuat tekanan berat pada sistem perbankan yang akhirnya menetapkan batas penarikan mingguan untuk menghentikan laju simpanan.
"Sistem pembayaran keuangan dan bank Afghanistan berantakan. Masalah bank-run (ketika sekelompok besar deposan menarik uang dari bank secara bersamaan) harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi Afghanistan yang terbatas dan mencegah sistem perbankan runtuh,” kata laporan UNDP.
Sayangnya, upaya mencari cara untuk mencegah keruntuhan diperumit oleh sanksi internasional terhadap para pemimpin Taliban.
"Kami perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa jika kami mendukung sektor perbankan, kami tidak mendukung Taliban,” ujar Abdallah al Dardari, Kepala UNDP di Afghanistan, kepada Reuters.
"Kami berada dalam situasi yang mengerikan sehingga kami perlu memikirkan semua opsi yang mungkin dan kami harus berpikir melampaui batasan," katanya.
Baca Juga: Taliban Sarankan TV Tidak Menampilkan Aktris
"Apa yang dulunya tidak terpikirkan tiga bulan lalu menjadi bisa dipikirkan sekarang."
Sistem perbankan Afghanistan sudah rentan sebelum Taliban berkuasa, tetapi sejak pengambilalihan itu, bantuan pembangunan asing telah mongering. Miliaran dolar aset Afganistan dibekukan di luar negeri.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok bantuan sedang berjuang untuk mendapatkan cukup uang ke Afghanistan.
"Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi”
Usulan UNDP untuk menyelamatkan sistem perbankan mencakup skema penjaminan simpanan, langkah-langkah untuk memastikan kecukupan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta opsi penjaminan kredit dan penundaan pembayaran pinjaman.
"Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Internasional, dengan pengalaman luas mereka tentang sistem keuangan Afghanistan, akan sangat penting untuk proses ini,” kata UNDP dalam laporannya, mengacu pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
PBB telah berulang kali memperingatkan sejak Taliban mengambil alih Afghanistan bahwa ekonomi negara itu berada di ambang kehancuran yang kemungkinan akan semakin memicu krisis pengungsi.
UNDP mengatakan bahwa jika sistem perbankan gagal, perlu waktu puluhan tahun untuk membangunnya kembali.
Laporan UNDP mengatakan bahwa dengan tren saat ini dan pembatasan penarikan, sekitar 40% dari basis simpanan Afghanistan akan hilang pada akhir tahun.
Dikatakan bank telah berhenti memberikan kredit baru, dan kredit macet hampir dua kali lipat menjadi 57% pada September dari akhir 2020.
"Jika tingkat kredit bermasalah ini terus berlanjut, bank mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dalam enam bulan ke depan. Dan saya optimistis,” kata al Dardari.
Ketika PBB berusaha untuk mencegah kelaparan di Afghanistan, al Dardari juga memperingatkan tentang konsekuensi dari runtuhnya perbankan untuk pembiayaan perdagangan.
"Afganistan tahun lalu mengimpor barang dan produk dan jasa senilai sekitar $7 miliar, sebagian besar bahan makanan… Jika tidak ada pembiayaan perdagangan, gangguannya sangat besar,” katanya.
"Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi.” pkp/ha (Reuters)
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak
-
Update RUU Perampasan Aset, Dasco: Komisi III Sedang Belanja Masalah dan Susun Draf RUU
-
Aksi Koboi Curanmor di Tanjung Duren Terekam CCTV, Polisi Ringkus Dua Pelaku
-
Pembangunan Huntap di Tapanuli Terus Berjalan, Kerangka Rumah dan Batu Bata Tersusun Rapi
-
TNI dan Warga Gotong Royong, Tempat Ibadah, dan Sekolah di Tapanuli dan Aceh Kinclong Lagi
-
Eros Djarot Kritik Pedas Kondisi Bangsa: Indonesia Menjadi Nation Without Values