Suara.com - Presiden Jokowi menyebut bahwa institusi Polri menduduki peringkat ke-3 lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat.
Dalam pidato yang disampaikan pada acara Pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah di Badung Bali, Jumat (3/12/2021), Presiden Jokowi menitipkan pesan pada Polri untuk berhati-hati dalam menjaga amanah sebagai salah satu lembaga yang paling dipercaya publik.
Jokowi menyoroti rakyat kecil yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Ia meminta polri untuk berhati-hati dalam hal itu.
"Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, hati-hati urusan pedagang kecil. Lindungi. saya kalau baca itu betul-betul. Itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya," kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden jokowi meminta jajaran kepolisian dari tingkatan terendah sampai teratas ikut bertanggung jawab untuk urusan seperti itu.
"Kecil-kecil seperti itu. Itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan kapolres, kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda, yang kecil-kecil seperti ini," ujar Jokowi.
Jokowi berharap kelak tidak ada lagi anggapan diskriminasi dalam bidang hukum terhadap masyarakat yang lemah. Oleh sebab itu, Jokowi meminta Polri terus menjaga kepercayaan masyarakat.
"Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati. Hati-hati," ujar Jokowi.
Terkait Polri yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar lembaga yang paling dipercaya masyarakat, Presiden Jokowi menyebutnya sebagai sebuah amanat yang harus diemban secara hati-hati.
Baca Juga: Jokowi: Efek Pandemi Larinya ke Mana-mana
"Karena terakhir karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Hati-hati dipercaya, itu tidak mudah. Yang kecil-kecil itu diperhatikan. Angka 80 persen itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari yang lalu saya terima. Hati-hati kepercayaan ini, hati-hati. Tinggi sekali. Naiknya tinggi sekali, tapi hati-hati," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan soal kebebasan berpendapat. Ia meminta jajaran kepolisian untuk lebih membuka ruang kebebasan berpendapat.
Ia juga menyoroti banyaknya pemanggilan atau penahanan pada masyarakat yang melayangkan kritik pada pemerintah.
Meskipun begitu, Jokowi berharap agar kewibawaan tetap dijaga dan tidak hilang dari institusi Polri.
"Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya silakan, tapi kalau nggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya, tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri," ucap Jokowi.
Dalam slide yang ditampilkan, tampak Polri menduduki posisi ke-3 dalam daftar institusi negara yang paling dipercaya masyarakat.
Berita Terkait
-
Di Bali Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Virus Covid-19 Varian Omicron
-
Tim Seleksi Minta Masyarakat Bantu Kirim Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu ke Sini
-
Main Bulu Tangkis Bareng, Jonatan Christie Puji Jokowi
-
Kompolnas Sebut Aduan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat Tajam
-
Jokowi: Efek Pandemi Larinya ke Mana-mana
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional