Suara.com - Aturan terbaru tentang aktifitas dan kegiatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Lalu apa saja kegiatan yang dilarang saat libur nataru?
Perlu diketahui, aturan terbaru ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Didalamnya, ada sejumlah tempat dan kegiatan yang dilarang saat libur nataru.
1. Pawai dan Arak-arakan
Masyarakat dilarang menyelenggarakan pawai dan arak-arakan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Aturan itu terdapat dalam poin ketiga khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall, yang berbunyi:
"Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan".
2. Event Perayaan Natal dan Tahun Baru
Pada poin berikutnya, Menteri Dalam Negeri meminta pusat perbelanjaan untuk meniadakan meniadakan event perayaan Nataru, kecuali pameran UMKM.
3. Perayaan Nataru di Tempat Wisata
Kegiatan yang dilarang saat libur nataru berikutnya adalah perayaan natal dan tahun baru di tempat wisata. Pengelola tempat wisata juga diminta untuk tidak menggelar pesta perayaan dengan kerumunan baik di tempat terbuka maupun tertutup.
Baca Juga: Antisipasi COVID-19, Pemkot Solo Tetap Terapkan PPKM Saat Libur Nataru
Pemerintah juga meminta kota destinasi pariwisata favorit, antara lain: Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, dan lain-lain untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.
4. Semua Alun-alun Ditutup
Instruksi yang ditandatangani Tito Karnavian pada 9 Desember 2021 ini juga meminta pemerintah daerah untuk menutup alun-laun. Penutupan semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022.
Selain kegiatan yang disebutkan di atas, pemerintah juga bakal membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal
24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 yang berkaitan dengan pementasan seni budaya, event olahraga dan acara yang bukan perayaan natal dan tahun baru yang menimbulkan kerumunan.
Selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 pemerintah daerah baik gubernur, bupati dan wali kota diminta melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lain. Seperti, tokoh agama, pengelola tempat wisata, manajemen pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha.
Penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik dan fasilitas umum dan hiburan juga wajib dilakukan. Itulah beberapa kegiatan yang dilarang saat libur nataru berdasarkan Inmendagri terbaru.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Oleh-oleh Suara.com dari Swiss: Hidup Tenang Tanpa Klakson, Begini Rasanya Slow Living di Zurich
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden