Suara.com - Massa dari sejumlah elemen buruh kembali menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/12/2021) siang. Unjuk rasa dilakukan demi memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.
Massa yang memakai pakaian dominan merah langsung mengambil posisi di depan pagar balai kota. Mobil komando dan sejumlah orator langsung melakukan orasi dan bernyanyi.
Sejumlah peserta aksi membuat barisan di bagian depan pagar. Sementara yang membentangkan spanduk dan poster.
Sama seperti beberapa aksi sebelumnya, massa buruh kembali menuntut Anies segera melakukan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Massa buruh tersebut berdiri di depan Gedung Balai Kota, sembari membentangkan spanduk. Hal itu pun menyebabkan setengah jalur di Jalan Medan Merdeka Selatan terpakai dengan aksi demontrasi.
Para buruh yang menggelar aksi demontrasi tersebut berasal dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat). Mereka juga sempat melakukan aksi di patung arjuna wiwaha atau patung kuda sebelumnya.
"Hari ini momentum hari HAM internasional tanggal 10 Desember. Kaum buruh sengaja datang ke Balai Kota Gubernur DKI Jakarta dan juga Istana Negara," ujar Sekjen KASBI DKI, Sunarno di lokasi, Jumat (10/12/2021).
Menurut Sunarno, angka UMP 2022 yang hanya naik Rp37.749 jadi Rp4.452.724 tidak cukup bagi pekerja memenuhi kebutuhan hidup di Ibu kota.
"Kepada pak Gubernur, karena menuntut supaya ada revisi UMP yang telah ditetapkan sebesar 1,09 persen. Kenaikan itu kan memang tidak layak sesuai dengan kebutuhan hidup kaum buruh di Jakarta," terangnya.
Baca Juga: Buruh Kena PHK Bisa Dapat Bantuan Uang Tunai Selama 6 Bulan, Ini Syarat Lengkapnya
Anies juga sudah berjanji untuk melakukan revisi nilai UMP tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian karena masih menunggu jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Ida Fauziyah.
"Kami datang untuk menagih janji pak Gubernur yang mana katanya memang mau merevisi UMP 2022," pungkasnya.
Imbas aksi ini, setengah badan Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup. Sementara, aparat gabungan dari kepolisian dan TNI berjaga di lokasi dan jumlah kendaraan taktis disiagakan.
Berita Terkait
-
PSI Minta Lurah Lebak Bulus Buktikan Mobil Isyana Bolak-balik di Sumur Resapan Jeblos
-
Buruh Kena PHK Bisa Dapat Bantuan Uang Tunai Selama 6 Bulan, Ini Syarat Lengkapnya
-
CCTV Buktikan Mobil Isyana Tak Mondar-Mandir di Sumur Resapan, Politisi PSI Sentil Anies
-
KontraS: Negara Aktor Utama Penyusutan Ruang Kebebasan Sipil
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan