Suara.com - Cina memperingatkan negara-negara Barat pada Kamis (09/12) bahwa mereka akan "membayar harga" karena telah memboikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan boikot terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 pada awal pekan ini, dengan argumen pelanggaran hak asasi yang meluas oleh pemerintah Cina dan apa yang dipandang sebagai "genosida" terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Australia, Inggris, dan Kanada mengikuti langkah AS pada Rabu (08/12). Boikot itu berupa tidak mengirim atlet ke penyelenggaraan Olimpiade Beijing, sehingga membuat marah Cina.
"Penggunaan platform Olimpiade oleh AS, Australia, Inggris, dan Kanada untuk manipulasi politik tidak populer dan mengasingkan diri, dan mereka pasti akan membayar harga untuk kesalahan mereka," kata juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin kepada wartawan.
Kelompok-kelompok advokasi telah mendukung boikot itu. Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson menyebutnya sebagai "langkah penting untuk menentang kejahatan pemerintah Cina terhadap kemanusiaan yang menargetkan etnis Uighur dan komunitas Turki lainnya."
Para pegiat hak asasi manusia mengatakan, setidaknya satu juta orang Uighur dan lainnya yang berbahasa Turki, sebagian besar minoritas Muslim telah dipenjara di "kamp pendidikan ulang" di Xinjiang, di mana Cina juga dituduh mensterilkan perempuan secara paksa dan melaksanakan praktek kerja paksa.
Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach pada Rabu (08/12) mengatakan, dia tetap netral secara politik mengenai masalah ini, seraya bersikeras bahwa poin pentingnya adalah "partisipasi para atlet di Olimpiade".
Ketegangan antarnegara
Keempat negara Barat yang memboikot itu telah mengalami hubungan dengan Beijing mendingin secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Inggris juga mengkritik Cina atas tindakan kerasnya di Hong Kong.
Baca Juga: Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022: China Kecam Boikot Diplomatik AS
Sementara hubungan Kanada dengan Cina mencapai titik terendah saat penangkapan Eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, pada Desember 2018 di Vancouver.
Yang kemudian diikuti aksi penahanan dua warga negara Kanada sebagai respons balasan Beijing.
Hubungan Canberra dengan Beijing juga terjun bebas dalam beberapa tahun terakhir, setelah Cina memberlakukan serangkaian sanksi hukuman terhadap barang-barang Australia.
Cina marah atas langkah Australia dalam membuat undang-undang terhadap operasi pengaruh luar negeri, larangan Huawei dari kontrak 5G, dan seruannya untuk penyelidikan independen tentang asal usul pandemi virus corona.
Langkah Australia belum lama ini untuk melengkapi angkatan lautnya dengan kapal selam bertenaga nuklir di bawah pakta pertahanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat - yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk melawan pengaruh Cina di kawasan Pasifik - semakin membuat marah Beijing.
Pro kontra Olimpiade Beijing 2022 Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan boikot di parlemen pada Rabu (08/12), dan bergabung dengan tiga negara lainnya, tetapi justru mengatakan para atlet harus tetap hadir.
Tag
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional