Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ambil pusing menanggapi adanya inisiatif PKB yang mengajak PPP dan PAN untuk membentuk poros baru di Pilpres 2024 mendatang. Namun menurutnya kontestasi masih jauh, tapi tak salah membangun komunikasi di awal.
"Segala sesuatu ini masih jauh. Tetapi pembicaraan sangat layak untuk dibahas. Untuk diobrolkan dan itu artinya sebuah langkah-langkah awal dan itu bisa-bisa saja. Kita juga senang," kata Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (16/12/2021).
Untuk PKS sendiri, dalam menentukan ikut atau tidaknya membentuk poros baru dalam Pilpres 2024 mendatang, masih tergantung keputusan Majelis Syuro.
"Tetapi prinsipnya keputusan tergantung nanti pada keputusan majelis syura," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aboe mengatakan, PKS akan mengikuti semua perkembangan manuver politik jelang Pilpres 2024. Usulan-usulan yang ada termasuk membentuk poros baru dianggap hal baik.
"Kita lihat saja nanti. Yang jelas itu langkah-langkah baik," tandasnya.
Ajakan PKB
Sebelumnya elite PKB siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PKB berkinginan untuk memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024.
Baca Juga: PPP Buka Peluang Bagi Erick Thohir Nyapres di 2024
”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Nggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul, Kamis (16/12/2021).
PKB melihat ada peluang terbentuknya poros baru. Sebabnya, dikatakan Jazilul kendati saat ini koalisi partai politik sangat solid, namun bukan tidak mungkin menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik yang membuat parpol menentukan langkah masing-masing.
"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” ujar Jazilul.
Menurut Jazilul ada satu hal yang bisa memudahkan PKB merealisasikan untuk memimpin terbentuknya poros baru. Hal itu ialah dengan menurunkan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 5-10 persen.
"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi,” kata Jazilul.
Jazilul sendiri mengajak partai politik lain yang dimungkinkan untuk membentuk poros baru tersebut.
Berita Terkait
-
PSI Geram dengan Sikap DPR, Koordinator Jubir: Jangan Jadi Pemberi Harapan Palsu
-
Respons Positif Ajakan PKB Bentuk Poros Baru, Elite PPP: Dahsyat Kalau Jadi
-
Interupsi Sebelum Puan Pidato, Politisi PKB Singgung Rasa Kemanusiaan Harus Dijunjung
-
RUU TPKS Dinanti-nanti, PKB: Banyak yang Nilai DPR Gagal, Tak Punya Sense of Crisis
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh