Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak pemerintah memperbaiki sistem dan mekanisme karantina Covid-19. Sebab, lemahnya sistem karantina dikhawatirkan melahirkan banyak calo hotel karantina serta suap.
Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan menyoroti karantina di hotel, dipatok dengan harga yang tidak masuk akal. Bahkan, bisa mencapai Rp 19 juta per orang untuk 10 hari karantina.
Situasi tersebut juga kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aksi suap untuk tidak mengikuti karantina.
"Sebelumnya, pada bulan April 2021 tujuh WNA asal India menyuap petugas untuk menghindari ketentuan karantina," kata Amanda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).
Bukan hanya itu, selebgram Rachel Vennya juga terbukti menyogok petugas hingga Rp 40 juta untuk bisa lolos dari karantina.
Menurut Amanda, terulangnya kejadian tersebut menandakan adanya pembiaran terhadap aksi calon dan pungli dalam proses karantina pelaku perjalanan luar negeri.
"Selain itu, pengawasan terhadap alur masuk dan juga karantina bagi pelaku perjalanan internasional masih lemah dan belum ada upaya perbaikan serius dari pemerintah," ujarnya.
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem dan mekanisme alur masuk dan karantina dengan memastikan adanya kesiapan fasilitas karantina yang dapat segera ditempati oleh para pelaku perjalanan internasional secara adil.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah bisa melindungi warga pelaku perjalanan luar negeri dari adanya aksi suap maupun penawaran calon.
Baca Juga: Berpotensi Jadi Penularan Covid-19, Pemerintah Didesak Perbaiki Sistem Karantina
"Memastikan perlindungan warga pelaku perjalanan luar negeri dari aksi suap, calo, dan segala bentuk kecurangan lainnya dengan menindak sesuai aturan yang berlaku sehingga warga diperlakukan secara adil."
Sebelumnya, Dansatgas Covid Udara Bandara Soetta Kolonel Agus Listiyono menjelaskan, peristiwa yang terjadi Sabtu (18/12/2021).
Dia menuturkan, penumpukan itu terjadi karena bus yang mengangkut penumpang menuju Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta Utara tertahan.
"Karena bus damri yang memuat tertahan di Wisma Pademangan dan Pasar Rumput. Di wisma Pademangan tertahan 20 bus sedangkan di pasar rumput 12," kata Agus saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2021).
"Kan kalau diantar ke wisma enggak serta merta dilepas gitu aja kan, pasti ada verifikasi dan segala macamnya. Itu pademangan juga di-lockdown karena ada yang terpapar Virus Omicron," tambahnya.
Lantaran terjadi penumpukan, ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas yang berada di Wisma Nagrak, Clincing, Jakarta Utara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan