Suara.com - Advokat, Maskur Husein meminta majelis hakim dapat mengubah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika masih proses penyidikan di KPK terkait awal perkenalan eks Penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Hal itu disampaikan Maskur saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam kasus suap penanganan perkara Lampung Tengah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsin(Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (23/12/2021).
Awalnya, Ketua Majelis Hakim M Damis menanyakan kepada Maskur Husein, apakah Syahrial kenal dengan Robin Pattuju.
"Kenal," jawab Maskur di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (23/12/2021).
Maskur menyebut Robin mengenal Syahrial karena dikenalkan oleh seseorang. Namun, Maskur tak mengetahui siapa orang yang mengenalkannya itu.
Mendengar itu, Hakim Muhammad Damis meminta Maskur untuk jujur dalam persidangan.
"Mohon jujur?" tanya hakim Damis.
"Saya sangat jujur," jawab Maskur.
Majelis Hakim Damis pun terus mencecar Maskur. Lantaran dalam proses pemeriksaan di penyidikan keterangan Maskur berbeda.
Baca Juga: Hari Ini Jaksa Hadirkan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Di Sidang Azis Syamsuddin
"Kenapa bisa berbeda keterangan saudara di penyidikan?" kembali tanya Damis.
"Saya tidak tahu Robin berkenalan siapa yang mengenalkan saya tidak tahu," jawab Maskur.
Hakim Damis pun langsung membaca BAP milik Maskur bahwa eks Wakil Ketua DPR RI Maskur Husein yang memperkenalkan Syahrial kepada Robin.
"Ini kan keterangan saudara pada angka 61, bahwa Azis Syamsuddin pernah memperkenalkan Robin kepada M. Syahrial, bagaimana dengan keterangan ini ?" tanya hakim Damis.
Setelah dibacakan BAP miliknya itu, Maskur Husein mengklaim dirinya hanya menyimpulkan dan menduga bahwa Robin bertemu Azis dengan memperkenalkan Syahrial.
"Bahwa saya menyimpulkan itu karena Robin Pattuju menyampaikan kepada saya bahwa tolong kawal perkaranya terdakwa ini yang disebut nama nya, sehingga saya menduga bahwa pastinya mereka bertemu tuh," jawab Maskur.
Tag
Berita Terkait
-
Hari Ini Jaksa Hadirkan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Di Sidang Azis Syamsuddin
-
Lili Pintauli Disebut Robin Banyak Bermain Kasus, ICW: KPK Harus Buka Penyelidikan Baru
-
ICW Desak KPK Tak Libatkan Lili Pintauli Ambil Keputusan dalam Kasus Stepanus Robin
-
AKP Robin Janji Jebloskan Lili Pintauli ke Penjara, Begini Reaksi KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu