Suara.com - Isu penghapusan BBM jenis pertalite menuai tanggapan dari para politisi. Dalam hal ini Pertamina sebagai penentu kebijakan juga disorot dan dituntut kepekaannya terhadap kondisi perekonomian masyarakat selepas pandemi.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Eddy Soeparno Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ungkap permintaan kepada PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan tiga hal sebelum menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari pasaran.
Pertama, Eddy mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak penghapusan Pertalite terhadap situasi ekonomi masyarakat yang diterpa pandemi Covid-19.
"Kami berharap bahwa Pertamina secara bijak melihat kondisi perekonomian hari ini di mana masyarakat masih belum pulih dari pandemi Covid-19," kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta.
Eddy menuturkan, dampak hilangnya Pertalite dari peredaran mesti diperhatikan karena hal itu dapat membebani masyarakat dengan biaya yang lebih tinggi.
Kedua, Eddy mengingatkan, masih banyak daerah yang hingga kini kesulitan mengakses BBM jenis Pertalite atau Premium, khususnya daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Jangankan Premium, minyak tanah juga masih digunakan, sehingga hal itu harus diperhatikan," kata wakil ketua Komisi VII DPR tersebut, dilansir dari Terkini.id, Kamis, (30/12/2021).
Ketiga, ia juga mempertanyakan kecukupan suplai BBM jenis Pertamax jika Pertalite ditarik peredarannya.
Eddy tidak menampik bahwa perlu ada pergeseran konsumsi BBM dari yang beroktan rendah ke oktan tinggi karena penggunaan BBM dengan kadar oktan 88 atau setara dengan premium sudah jarang digunakan di banyak negara.
Baca Juga: Berkaca pada 2021, Komisi XI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Pulih
Ia pun menilai, selama dua tahun terakhir pengurangan perederan Premium dari pasaran telah membuahkan hasil yang signifikan tanpa menimbulkan gejolak.
Namun, ia mengingatkan bahwa BBM Pertalite merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi sehingga rencana pengurangannya pun harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal.
"Tetapi 80 persen dari penjualan BBM Pertamina adalah Pertalite, sehingga kami sudah sampaikan kalau akan dilakukan penurinan volume kemudian pengurangan peredaran daripada Pertalite, tentu hal itu harus dikaji beberapa hal," ujar Eddy.
Diberitakan, pemerintah berencana untuk menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite secara bertahap untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.
Meski demikian, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan, hingga saat ini tidak ada kebijakan penghapusan BBM jenis Pertalite. Artinya, Pertalite masih dipasarkan dan dapat dibeli masyarakat.
"Tidak ada ada kebijakan hari ini yang menghapuskan Pertalite. Pertalite masih ada di pasar, jadi silakan (dibeli)," ujar Nicke.
Tag
Berita Terkait
-
Pemanfaatan Digital pada Pertanian Dapat Memulihkan Ekonomi
-
Membangun Ekonomi Desa Lewat Ekowisata
-
Sudah Gabung Koalisi Pemerintah, PAN: Belum Ada Tawaran Khusus dari Presiden Isi Kabinet
-
Adanya Temuan Kasus Omicron Transmisi Lokal, Politisi PAN Tantang Pemerintah Lakukan Ini
-
Berkaca pada 2021, Komisi XI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Pulih
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar