Suara.com - Isu penghapusan BBM jenis pertalite menuai tanggapan dari para politisi. Dalam hal ini Pertamina sebagai penentu kebijakan juga disorot dan dituntut kepekaannya terhadap kondisi perekonomian masyarakat selepas pandemi.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Eddy Soeparno Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ungkap permintaan kepada PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan tiga hal sebelum menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari pasaran.
Pertama, Eddy mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak penghapusan Pertalite terhadap situasi ekonomi masyarakat yang diterpa pandemi Covid-19.
"Kami berharap bahwa Pertamina secara bijak melihat kondisi perekonomian hari ini di mana masyarakat masih belum pulih dari pandemi Covid-19," kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta.
Eddy menuturkan, dampak hilangnya Pertalite dari peredaran mesti diperhatikan karena hal itu dapat membebani masyarakat dengan biaya yang lebih tinggi.
Kedua, Eddy mengingatkan, masih banyak daerah yang hingga kini kesulitan mengakses BBM jenis Pertalite atau Premium, khususnya daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Jangankan Premium, minyak tanah juga masih digunakan, sehingga hal itu harus diperhatikan," kata wakil ketua Komisi VII DPR tersebut, dilansir dari Terkini.id, Kamis, (30/12/2021).
Ketiga, ia juga mempertanyakan kecukupan suplai BBM jenis Pertamax jika Pertalite ditarik peredarannya.
Eddy tidak menampik bahwa perlu ada pergeseran konsumsi BBM dari yang beroktan rendah ke oktan tinggi karena penggunaan BBM dengan kadar oktan 88 atau setara dengan premium sudah jarang digunakan di banyak negara.
Baca Juga: Berkaca pada 2021, Komisi XI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Pulih
Ia pun menilai, selama dua tahun terakhir pengurangan perederan Premium dari pasaran telah membuahkan hasil yang signifikan tanpa menimbulkan gejolak.
Namun, ia mengingatkan bahwa BBM Pertalite merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi sehingga rencana pengurangannya pun harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal.
"Tetapi 80 persen dari penjualan BBM Pertamina adalah Pertalite, sehingga kami sudah sampaikan kalau akan dilakukan penurinan volume kemudian pengurangan peredaran daripada Pertalite, tentu hal itu harus dikaji beberapa hal," ujar Eddy.
Diberitakan, pemerintah berencana untuk menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite secara bertahap untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.
Meski demikian, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan, hingga saat ini tidak ada kebijakan penghapusan BBM jenis Pertalite. Artinya, Pertalite masih dipasarkan dan dapat dibeli masyarakat.
"Tidak ada ada kebijakan hari ini yang menghapuskan Pertalite. Pertalite masih ada di pasar, jadi silakan (dibeli)," ujar Nicke.
Tag
Berita Terkait
-
Pemanfaatan Digital pada Pertanian Dapat Memulihkan Ekonomi
-
Membangun Ekonomi Desa Lewat Ekowisata
-
Sudah Gabung Koalisi Pemerintah, PAN: Belum Ada Tawaran Khusus dari Presiden Isi Kabinet
-
Adanya Temuan Kasus Omicron Transmisi Lokal, Politisi PAN Tantang Pemerintah Lakukan Ini
-
Berkaca pada 2021, Komisi XI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Pulih
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas