Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempertimbangkan keberatan para ahli terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen. Puan meminta adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Puan mengingatkan evaluasi PTM 100 persen harus dilakukan hingga pelaksanaan vaksinasi untuk anak telah merata.
"Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak," kata Puan, Senin (3/1/2022).
Puan mengatakan sejumlah ahli epidemiologi meminta agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan untuk saat ini.
Menurut Puan, pemerintah harus mempertibangkan masukan itu tersebut.
Apalagi dikatakan Puan, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang merata. Karena itu Puan meminta kebijakan PTM 100 persen tidak dibuat menyeluruh.
"Tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM 100 persen. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing, sehingga penerapan PTM 100 persen sebaiknya tidak digeneralisasi," ujar Puan.
Puan memandang anak usia 6-11 tahun masih rentan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen lebih baik dievaluasi sampai capaian vaksinasi anak usia sekolah selesai dilakukan.
Baca Juga: PTM 100 Persen di Jakarta, Riza Sebut Belum Ada Kasus Omicron Selama Sekolah Tatap Muka
"Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen," tandasnya.
Vaksinasi Lengkap
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kemendibudristek berhat-hati dalam menentukan kebijakan PTM 100 persen di tengah menyebarnya varian Omicron.
Bamsoet—sapaan akrabnya—meminta Kemendibudristek dan dinas terkait beserta sekolah, memastikan siswa yang ikut PTM 100 persen adalah mereka yang memang sudah mendapat vaksinasi lengkap.
"Dengan adanya ancaman varian Omicron saat ini sebaiknya pemerintah mempertimbangkan agar anak yang dapat masuk sekolah tatap muka hanyalah anak yang sudah divaksinasi Covid-19 dengan dosis dua kali vaksin," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).
Selain siswa, Kemdikbudristek kata Bamsoet perlu menentukan aturan yang mengharuskan agar seluruh guru dan petugas sekolah yang terlibat dan hadir dalam implementasi PTM terbatas, sudah mendapat vaksinasi COVID-19 dengan dosis dua kali vaksin.
Tag
Berita Terkait
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
PDIP Pilih Jadi 'Penyeimbang': Strategi Cerdas atau Sekadar Oposisi Abu-Abu?
-
Usai Reses, 294 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Perdana Tahun 2026
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti
-
Hadapi Cuaca Ekstrem, Jaga Kesehatan dan Kebersihan dengan 10 Tips Ini