Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempertimbangkan keberatan para ahli terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen. Puan meminta adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Puan mengingatkan evaluasi PTM 100 persen harus dilakukan hingga pelaksanaan vaksinasi untuk anak telah merata.
"Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak," kata Puan, Senin (3/1/2022).
Puan mengatakan sejumlah ahli epidemiologi meminta agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan untuk saat ini.
Menurut Puan, pemerintah harus mempertibangkan masukan itu tersebut.
Apalagi dikatakan Puan, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang merata. Karena itu Puan meminta kebijakan PTM 100 persen tidak dibuat menyeluruh.
"Tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM 100 persen. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing, sehingga penerapan PTM 100 persen sebaiknya tidak digeneralisasi," ujar Puan.
Puan memandang anak usia 6-11 tahun masih rentan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen lebih baik dievaluasi sampai capaian vaksinasi anak usia sekolah selesai dilakukan.
Baca Juga: PTM 100 Persen di Jakarta, Riza Sebut Belum Ada Kasus Omicron Selama Sekolah Tatap Muka
"Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen," tandasnya.
Vaksinasi Lengkap
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kemendibudristek berhat-hati dalam menentukan kebijakan PTM 100 persen di tengah menyebarnya varian Omicron.
Bamsoet—sapaan akrabnya—meminta Kemendibudristek dan dinas terkait beserta sekolah, memastikan siswa yang ikut PTM 100 persen adalah mereka yang memang sudah mendapat vaksinasi lengkap.
"Dengan adanya ancaman varian Omicron saat ini sebaiknya pemerintah mempertimbangkan agar anak yang dapat masuk sekolah tatap muka hanyalah anak yang sudah divaksinasi Covid-19 dengan dosis dua kali vaksin," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).
Selain siswa, Kemdikbudristek kata Bamsoet perlu menentukan aturan yang mengharuskan agar seluruh guru dan petugas sekolah yang terlibat dan hadir dalam implementasi PTM terbatas, sudah mendapat vaksinasi COVID-19 dengan dosis dua kali vaksin.
Tag
Berita Terkait
-
Efek Domino Kasus Nadiem: Kejagung Konfirmasi Ada Pihak yang Mulai Kembalikan 'Uang Haram'
-
Puan Maharani Apresiasi Dukungan Istri Anggota DPR RI di Tengah Tekanan dan Kritikan
-
Ernest Prakasa Dukung Usulan Anggota DPR Tak Dapat Uang Pensiun: Sungguh Tidak Masuk Akal!
-
Aksi Bobby Razia Truk Pelat Aceh Dikecam Pimpinan DPR: Kita Ini NKRI, Tidak Boleh Ada Ego Daerah!
-
Momen Langka, Puan Atas Nama DPR Tiba-tiba Minta Maaf ke Rakyat Indonesia: Kami Belum Sempurna
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN