Suara.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono merespon soal hasil investigasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota TNI AL dalam pengiriman PMI Indonesia ke Malaysia secara ilegal.
Yudo ingin kalau BP2MI bisa lebih terbuka mengungkap terduga pelaku yang terlibat supaya tidak timbul kecurigaan antar instansi.
"Kalau memang tertangkap, siapa orangnya, sebutkan saja. Ini lho pak orangnya A, dinasnya di sini," kata Yudo di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/1/2022).
Yudo mengatakan, usai BP2MI mengumumkan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI AU dan TNI AL dalam pengiriman PMI ilegal, pihaknya langsung mengirimkan jajarannya untuk konfirmasi. Namun ia menilai ada yang tidak terbuka sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan gesekan antar instansi.
Ia pun berpesan kepada BP2MI untuk tidak perlu takut menyebutkan secara lengkap terkait terduga pelaku. Kalau misalkan informasi yang disampaikan tidak terbuka justru ia merasa malah akan memancing kesalahpahaman antara instansi.
"Jangan sampai ketika terjadi seperti itu mencari-cari kambing hitam menyalah-nyalahkan TNI," ucapnya.
Lagipula ia merasa senang kalau ada prajuritnya yang ketahuan menyalahi aturan. Dengan tegas Yudo mengatakan prajurit yang terbukti melanggar akan dikenai hukuman.
"Malah justru saya senang karena tidak ada prajurit yang lolos dari hukum, tidak ada prajurit yang lolos dari hukum," katanya.
Mulanya, dugaan keterlibatan prajurit TNI AU itu diungkapkan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Benny mengatakan, dugaan itu muncul kepada oknum TNI AL dan TNI AU yang membantu PMI ke Malaysia melalui jalur ilegal.
Baca Juga: Rumah Anggota TNI AL Jadi Penampungan PMI Ilegal, Begini Respons KSAL
"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," kata Benny saat konferensi pers secara virtual, Selasa (28/12/2021).
Untuk melanjutkan hasil temuan investigasi tersebut, Benny berencana akan menemui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membahasnya.
"Kami tentu gunakan kata dugaan karena kami akan serahkan masalah ini kepada pimpinan dari instansi masing-masing. Saya akan coba nanti bertemu Panglima TNI," sambung Benny.
Berita Terkait
-
Rumah Anggota TNI AL Jadi Penampungan PMI Ilegal, Begini Respons KSAL
-
Pengirim PMI yang Tenggelam di Malaysia Tertangkap di Lombok Timur, Ini Perannya
-
Otak Penyelundup TKI Ilegal Yang Karam di Malaysia Akhirnya Ditangkap
-
Bos Besar Penyelundupan TKI ke Malaysia Ditangkap, Ternyata Terorganisir
-
Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia, Polisi Militer TNI AU Tetapkan Sersan S Tersangka
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!