Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tak akan berpengaruh pada kemacetan Jakarta.
Melansir Hops.id -- jaringan Suara.com, Anies menilai hal itu terjadi karena sektor pemerintahan tak terlalu menyumbang signifikan pada kemacetan Jakarta.
"Kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen. Jadi (pemindahan IKN) tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta," kata Anies Baswedan seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal Youtuber Kompastv pada Sabtu, (29/1/2022).
Menurut Anies Baswedan, sumbangsih terbesar pada kemacetan di Jakarta adalah dua sektor lain di luar pemerintahan.
"Kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. So it doesn’t make that different (jadi pemindahan ibukota negara tak akan membuat banyak perubahan) begitu," katanya.
Bagi Anies, walaupun dalam konteks nasional, lokasi Ibu Kota memang penting, apakah di Jakarta ataukah di Kaltim. Namun, dalam konteks lingkup Jakarta, ada atau tidak ada Ibu Kota, tak akan banyak berpengaruh.
"Dalam konteks Jakarta-nya sebenarnya adanya Ibu Kota atau tidak ada Ibu Kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis dan kegiatan rumah tangga," terangnya.
Anies menegaskan dalam prakteknya Jakarta tak banyak melayani pemerintah pusat.
"Jadi kalau ditanya jajaran (Pemprov DKI) ini melayani pemerintah pusat? Jarang, tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha," ujarnya.
Menurutnya, tantangan Jakarta saat ini bukan pada pelayanan sektor pemerintah saja, tetapi yang utama melayani kebutuhan global.
Hal itu, karena menurut data yang ia miliki, Jakarta merupakan kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia.
"Jakarta ini menyumbangkan 18 persen dari GDP nasional. Kalau kita bisa terus melakukan efisiensi atas kegiatan perekonomian kita maka lompatan ini makin kuat lagi karena pintu gerbang internasional tetap akan ada di Jakarta," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Ahok Diusulkan Jadi Kepala IKN, Rocky Gerung: Kalau Masuk Akal Anies Baswedan
-
Riko Simanjuntak Diparkir Persija Setelah Positif Covid-19, Absen Berapa Lama?
-
Dukungan untuk Anies Baswedan Semakin Tak Terbendung, Terbaru dari Jarnas Petani Mileanies
-
Anies Baswedan Sebut Kritik Tak Boleh Dibungkam, Sindir Siapa?
-
Beri Pesan ke Presiden soal Kepala Otorita IKN, Politikus PKS: yang Tidak Timbulkan Kegaduhan Politik
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya
-
TNI Mulai Latih Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza