Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tak akan berpengaruh pada kemacetan Jakarta.
Melansir Hops.id -- jaringan Suara.com, Anies menilai hal itu terjadi karena sektor pemerintahan tak terlalu menyumbang signifikan pada kemacetan Jakarta.
"Kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen. Jadi (pemindahan IKN) tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta," kata Anies Baswedan seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal Youtuber Kompastv pada Sabtu, (29/1/2022).
Menurut Anies Baswedan, sumbangsih terbesar pada kemacetan di Jakarta adalah dua sektor lain di luar pemerintahan.
"Kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. So it doesn’t make that different (jadi pemindahan ibukota negara tak akan membuat banyak perubahan) begitu," katanya.
Bagi Anies, walaupun dalam konteks nasional, lokasi Ibu Kota memang penting, apakah di Jakarta ataukah di Kaltim. Namun, dalam konteks lingkup Jakarta, ada atau tidak ada Ibu Kota, tak akan banyak berpengaruh.
"Dalam konteks Jakarta-nya sebenarnya adanya Ibu Kota atau tidak ada Ibu Kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis dan kegiatan rumah tangga," terangnya.
Anies menegaskan dalam prakteknya Jakarta tak banyak melayani pemerintah pusat.
"Jadi kalau ditanya jajaran (Pemprov DKI) ini melayani pemerintah pusat? Jarang, tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha," ujarnya.
Menurutnya, tantangan Jakarta saat ini bukan pada pelayanan sektor pemerintah saja, tetapi yang utama melayani kebutuhan global.
Hal itu, karena menurut data yang ia miliki, Jakarta merupakan kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia.
"Jakarta ini menyumbangkan 18 persen dari GDP nasional. Kalau kita bisa terus melakukan efisiensi atas kegiatan perekonomian kita maka lompatan ini makin kuat lagi karena pintu gerbang internasional tetap akan ada di Jakarta," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Ahok Diusulkan Jadi Kepala IKN, Rocky Gerung: Kalau Masuk Akal Anies Baswedan
-
Riko Simanjuntak Diparkir Persija Setelah Positif Covid-19, Absen Berapa Lama?
-
Dukungan untuk Anies Baswedan Semakin Tak Terbendung, Terbaru dari Jarnas Petani Mileanies
-
Anies Baswedan Sebut Kritik Tak Boleh Dibungkam, Sindir Siapa?
-
Beri Pesan ke Presiden soal Kepala Otorita IKN, Politikus PKS: yang Tidak Timbulkan Kegaduhan Politik
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?