Ide Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Dapat Dukungan Ketua DPD LaNyalla

Suara.com - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keinginan masyarakat Sunda untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.

Dukungan LaNyalla setelah keinginan perubahan nama provinsi itu tertuang dalam Maklumat Sunda.

Maklumat Sunda diberikan kepada LaNyalla agar bisa diperjuangkan DPD sampai ke pemerintah pusat.

"Kemajuan daerah dapat dicapai dengan semangat kecintaan warga terhadap tanah kelahirannya. Salah satu jalan untuk membangkitkan semangat tersebut, bisa dicapai dengan menggugah kesadaran kolektif warganya tentang hakikat sejarahnya," kata LaNyalla, Kamis (3/2/2022).

LaNyalla menilai keinginan masyarakat Sunda wajar. Sejarah Tatar Sunda yang lahir dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, kemudian menyatu, memiliki sejarah panjang.

Tatar Sunda masuk dalam dua babak, yakni masa pra-sejarah dan masa sejarah. Dua babak besar sejarah ini menjadi keunikan tersendiri dari Tatar Sunda karena tidak semua provinsi di Indonesia mengalami.

"Jadi, sungguh gagasan untuk mengembalikan spirit kejayaan dari sejarah panjang kearifan lokal masyarakat Sunda melalui Maklumat Sunda layak untuk mendapat apresiasi dan dukungan," kata LaNyalla.

DPD menilai kekuatan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda di Indonesia, sama sekali bukanlah ancaman bagi NKRI.

"Justru hal itu merupakan wujud dari kebhinekaan Indonesia yang sudah menjadi kodrat, sekaligus kekayaan hakiki dari bangsa ini," tuturnya.

Baca Juga: Tokoh Masyarakat Adat Sunda Bertemu DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ini yang Dibahas

Dia menyebut para pendiri bangsa sangat menyadari dan memahami Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan golongan. Sehingga para pendiri bangsa menyepakati bahwa mereka semua harus terwakili dalam satu wadah besar yang utuh di dalam negara ini yaitu Pancasila.

"Dan Pancasila yang menempatkan ketuhanan, kemanusian, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai falsafah bangsa telah merumuskan sistem tata negara Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Inilah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa ini," katanya.