Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut mengomentari kerumunan warga yang tidak dapat terelakkan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi kaos di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022). Menurutnya, masyarakat tidak bisa disalahkan, tanggung jawab ada di tangan presiden.
"Jangan salahkan masyarakat apalagi warga umum yang jarang bertemu Presiden. Tanggung jawab ada pada Presiden," kata Mardani lewat cuitannya di akun twitter pribadinya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (4/2/2022).
Ia menilai semua imbauan taat protokol kesehatan akan percuma jika sosok teladannya tak bisa menegakkan aturan.
"Percuma menghimbau masyarakat jika teladan dan sistem tidak ditegakkan. Kasihan warga jika ada klaster karena kejadian ini," ungkapnya.
Ia mengaku khawatir kejadian di Sumatera Utara tersebut akan dirujuk di daerah-daerah lainnya.
Padahal menurutnya, kasus kerumunan yang dilakukan oleh elite justru kerap terulang.
"Dan khawatir akan dirujuk oleh masyarakat di daerah lain. Ini bukan kejadian pertama kali. Padahal pelanggaran kian dilakukan oleh elit jauh lebih berat sanksinya dibanding masyarakat awam," tandasnya.
Viral Kerumunan Presiden
Untuk diketahui, kerumunan warga tidak dapat terelakkan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022). Menanggapi itu, pihak Istana memastikan kalau kepala daerah sudah memberi imbauan kepada masyarakat untuk mengenakan masker.
Baca Juga: Kunjungan Jokowi di Toba Picu Kerumunan, Ruhut Sitompul: Itu Bentuk Cinta Rakyat Indonesia
Kehadiran Jokowi tersebut sontak menjadi seperti magnet bagi para warga. Kepala daerah yang bertanggung jawab dengan wilayahnya pun lantas meminta warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
"Mereka diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (4/2/2022).
Heru menuturkan kalau antusiame masyarakat itu tidak dapat terbendung apalagi kalau daerahnya belum pernah dikunjungi Jokowi sebelumnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Daire, Sumatera Utara di mana Jokowi menjadi presiden pertama yang mengunjungi wilayah itu.
"Mereka sangat antusias, contohnya Kabupaten Dairi sejak 74 tahun baru ini presiden hadir di Kabupaten Dairi sehingga antusias," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heru belum memiliki alternatif lain untuk mengurai warga sehingga tidak ada lagi kerumunan. Menurutnya akan sulit di samping antusias warga yang sangat tinggi.
"Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa presiden."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Mengandung SPF untuk Usia 40 Tahun, Cegah Flek Hitam dan Penuaan
- PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 3 Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030
Pilihan
-
Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
-
4 HP 5G Paling Murah November 2025, Spek Gahar Mulai dari Rp 2 Jutaan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
-
Harga Emas di Pegadaian Stabil Tinggi Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Kompak Naik
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
Terkini
-
Motif Pelaku Ledakan di SMAN 72: KPAI Sebut Dugaan Bullying hingga Faktor Lain
-
Siswa SMAN 72 Terapkan Pembelajaran Online 34 Hari untuk Redam Trauma Usai Ledakan
-
Garis Polisi di SMA 72 Dicabut, KPAI Fokus Pulihkan Trauma Ratusan Siswa dan Guru
-
IPW: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Sesuai SOP
-
Tampang Sri Yuliana, Penculik Bocah Bilqis di Makassar, Ngaku Kasihan Korban Tak Punya Ortu
-
Anggaran Proyek Monumen Reog Ponorogo Dikorupsi?
-
Dijual Rp80 Juta ke Suku Anak Dalam Jambi, Terungkap Jejak Pilu Penculikan Bocah Bilqis
-
DPD RI Gaungkan Gerakan Green Democracy Lewat Fun Walk dan Penanaman Pohon Damar
-
Terungkap! Bocah Bilqis Hilang di Makassar Dijual ke Kelompok Suku Anak Dalam Jambi Rp 80 Juta
-
Bukan Soal Kontroversi, Ini Alasan Soeharto Disebut Layak Dihargai Sebagai Pahlawan Nasional