Suara.com - Komisi III DPR RI bakal menggelar rapat internal pada Senin (14/2/2022) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat internal digelar untuk membahas hasil kunjungan spesifik Komisi III ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah beberapa hari lalu.
"Hari ini komisi 3 akan melakukan rapat internal terkait kunjungan ke Wadas," kata Anggota Komisi III DPR fraksi Nasdem Taufik Basari saat dihubungi, Senin (14/2/2022).
Taufik mengatakan, rapat internal tersebut akan dilakukan pada Senin siang ini. Sebelum menggelar rapat internal pihaknya akan melaksanakan rapat terlebih dahulu dengan LPSK.
Tak hanya soal Wadas, Taufik mengungkapkan, rapat internal juga memungkinkan akan membahas soal tewasnya seorang warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, usai tertembak saat melakukan aksi menolak tambang emas PT Trio Kencana.
"Rencananya sekalian kami akan juga membahas soal Sulteng," tuturnya.
Hasil Kunjungan Wadas
Sebelumnya, Komisi III DPR RI sampaikan hasil kunjungan spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Pihak Komisi III akan sampaikan rekomendasi ke Polri agar ke depan tidak terjadi lagi adanya upaya paksa seperti apa yang dialami sejumlah warga Wadas beberapa waktu lalu.
"Tentu karena mitra kami adalah polri maka tentu kami akan menyampaikan rekomendasi dan juga permintaan termasuk dari berbagai kelompok masyarakat utamanya adalah masyarakat yang menolak dan juga dari teman teman masyarakat sipil, LBH, Walhi agar ada jaminan ke depan tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti kemarin, ada upaya paksa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2022).
Arsul mengatakan, usai pihaknya melakukan kunjungan baru diketahui memang ada tindakan upaya pemaksaan terhadap warga. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Polisi berseragam melainkan orang yang berpakaian preman.
Baca Juga: Maaf Gubernur Ganjar Ke Warga Penolak Tambang Desa Wadas, Waliyah Ketakutan Gegara Ulah Polisi
"Walaupun upaya paksanya itu setelah kita lihat itu tidak dilakukan oleh polisi yang berseragam, bukan oleh Dalmas lah, tapi oleh orang yang berpakaian preman kita sebut saja, nah ini harus kita lihat juga apakah mereka ini benar benar anggota kepolisian atau ada kelompok lain di luar kepolisian," ungkapnya.
"Tetapi kalau itu kelompok lain yang mendapat citra jeleknya kan jadi polri, ini juga harus kita proporsionalkan," sambungnya.
Selain itu, Arsul mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan ke publik soal proses pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Terutama soal penambangan batu andesit yang berada di Desa Wadas disebut akan dijadikan material untuk membangun proyek Bendungan Bener.
Arsul mengungkapkan, setelah pihaknya melakukan kunjungan dan menemui warga Wadas yang pro dan yang kontra terhadap proyek tersebut ditemukan adanya hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik.
Berita Terkait
-
Minta Permenaker Ditinjau Ulang, Puan Maharani: JHT Bukan Dana dari Pemerintah, Tapi Hak Pribadi Pekerja dan Buruh
-
Polemik Wadas Disebut Bisa Dongkrak Elektabilitas Ganjar, Asalkan Syarat Ini Terpenuhi
-
Warga Desa Wadas Protambang, Dukung Dialog Selesaikan Polemik
-
Kronologis Jurnalis Tempo Diintimidasi Saat Liput Konflik Wadas: Wajah Ditunjuk-tunjuk hingga Dicap Bikin Berita Hoaks
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus