Suara.com - Negara bagian Karnataka di selatan India kembali membuka sejumlah sekolah pada Senin setelah ditutup akibat aksi protes pekan lalu yang menentang larangan bagi murid perempuan untuk memakai hijab di sekolah.
Larangan tersebut dipandang secara luas oleh komunitas minoritas Muslim India sebagai bentuk pengucilan oleh otoritas di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu itu.
Insiden pelarangan terjadi ketika partai Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), bersiap untuk memenangi pemilihan di negara-negara bagian penting.
Polisi berjaga-jaga ketika para murid yang berseragam merah muda, belasan di antaranya memakai hijab, memasuki sebuah sekolah negeri khusus perempuan, tempat insiden pelarangan pertama kali terjadi di distrik Udupi, Karnataka, sekitar 400 km dari Bengaluru.
Pihak berwenang telah melarang kerumunan lebih dari lima orang dalam radius 200 meter dari sekolah, mulai SD hingga SMA, di daerah tersebut, namun kampus-kampus masih ditutup.
Tindakan itu diambil setelah pengadilan negara bagian meminta para murid untuk tidak mengenakan pakaian keagamaan di dalam kelas sampai ada perintah lebih lanjut.
"Apakah memakai hijab di dalam kelas adalah bagian dari praktik keagamaan penting dalam Islam yang dijamin konstitusi, memerlukan pemeriksaan lebih mendalam," kata pengadilan dalam perintah sementara pekan lalu.
Masalah tersebut menjadi sorotan menyusul aksi-aksi protes pekan lalu setelah sejumlah sekolah melarang masuk siswi berhijab karena dianggap melanggar perintah tentang seragam yang dikeluarkan pemerintah pada 5 Februari.
Ayesha Imthiaz, seorang mahasiswi di Udupi, mengatakan melepas hijab sebelum masuk kelas itu memalukan.
Baca Juga: Heboh, Gubernur Ini Sebut Jilbab Tak Penting Bagi Muslimah dan Bukan Bagian dari Islam
Dia merasa "agamanya telah dipertanyakan dan dihina di tempat yang dianggap sebagai kuil pendidikan," katanya kepada Reuters akhir pekan lalu.
Pradeep Kurudekar S, seorang pejabat Udupi, mengatakan pihak berwenang akan menunggu perintah berikutnya dari pengadilan atau pemerintah sebelum melanjutkan kegiatan belajar.
Isu hijab telah mengundang dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai bagi perempuan Muslim di India. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Game Free Fire Dihapus di India
-
Heboh, Gubernur Ini Sebut Jilbab Tak Penting Bagi Muslimah dan Bukan Bagian dari Islam
-
Soal Penindasan Muslim di India, Ketua MUI Minta Pemerintah RI Lakukan Ini
-
Bak Siram Bensin di Api, Gubernur Kerala India Sebut Jilbab Tak Penting untuk Muslimah
-
Anak-anak Muda Sayap Kanan di India Membuat Pesan Negatif di Media Sosial
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat
-
Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader
-
Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran