Duga Ada Kesalahan Dalam Pengelolaan JHT, Buruh Desak DPR Bentuk Pansus Dan Minta KPK Turun Tangan

Suara.com - Serikat buruh mendesak DPR RI membentuk panita khusus (Pansus) untuk menyelidiki penggunaan dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Desakan itu menyoal Peraturan Kementerian Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, yang mensyaratkan dana JHT hanya bisa cair saat pekerja sudah berusia 56 tahun.

"Kami akan memprotes terus dan meminta BPK, DPR membentuk Pansus JHT agar terkuak kemana dana JHT yang menjadi hak milik buruh, itulah dana buruh, bukan dana pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (16/2/2022).

Mereka menduga Peraturan Kementerian Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua diterbitkan, karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dananya. Sehingga baru bisa dicairkan saat pekerja sudah berusia 56 tahun.

"Patut diduga penundaan pembayaran JHT hingga umur 56 tahun adalah semata-mata diduga ada ketidakcukupan dana JHT," ucap Iqbal.

Buruh juga mendesak lembaga pimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif mengawasi dana JHT.

"Demikian KPK harus turun tangan," katanya.

Tak hanya itu, jika Peraturan Kementerian Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua tidak segera dicabut, serikat buru kata Iqbal, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan ke PTUN selain meminta Presiden mencopot Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan (Ida Fauziyah) dan mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022," tegas Iqbal.

Baca Juga: Polemik JHT, Presiden Jokowi Didesak Copot Menaker Ida Fauziyah

Seperti diketahui, ratusan buru menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2022). Aksi unjuk rasa digelar menuntut dicabutnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Dalam tuntutannya mereka mendesak Presiden Joko Widodo agar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dipercat dari jabatannya.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menuai polemik, karena adanya aturan baru yang tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Dalam peraturan baru dijelaskan bahwa dana JHT baru dapat dicairkan saat pekerja sudah memasuki usia 56 tahun. Kebijakan baru dari Kemnaker ini mendapat respon negatif dari banyak kalangan terutama pekerja.