Suara.com - Aksi penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan oleh beberapa elite parpol terus bergulir.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, kali ini penolakan datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Ia menyatakan, menolak usulan penundaan Pemilu, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden oleh para elit politik.
"Partai Nasdem taat terhadap konstitusi," tegas Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3).
Dia menjelaskan dalam konstitusi Pasal 22E Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD berlangsung setiap lima tahun sekali.
Dengan dasar tersebut, Nasdem menegaskan, akan memegang aturan dan taat terhadap konstitusi.
"Nasdem mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari," kata Paloh.
Menurutnya, saat ini tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab penundaan itu bisa terjadi jika terjadi situasi darurat, seperti perang dan bencana alam.
Namun faktanya, saat ini kondisi negara dan pemerintahan sedang kondusif serta tren perekonomian menunjukkan tren yang positif. Sehingga dengan tolak ukur tersebut, maka Pemilu tetap dilakukan sesuai jadwal.
Karena itu, Paloh menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk tetap mengawal Pemilu tetap berjalan sesuai jadwal. Selain itu, usulan untuk perpanjangan masa jabatan presiden juga tak perlu ditanggapi semua pihak.
"Sistem negara kita demokrasi dan Nasdem belum tertarik bahas secara serius," pungkasnya.
Diketahui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) menetapkan Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal untuk pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak 2024. Penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024 itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Ada Proses Politik, Gerindra Pilih tak Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Sebut Penundaan Pemilu 2024 Cuma Sebatas Usulan, Cak Imin: Penentunya Pak Presiden
-
Ketua DPP PPP Akui Amandemen Konstitusi Bisa saja Terjadi, Tapi Terkesan Dipaksakan jika Hanya untuk Menunda Pemilu
-
Santer Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Politik UGM: Tidak Masuk Akal Hanya Akan Buat Gaduh
-
Elite-elite Parpol Sengaja Ingin Tunda Pemilu untuk Dapat Waktu Naikan Elektabilitas Jadi Capres-Cawapres
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!