Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menjadikan situasi global seperti perang antara Rusia dan Ukraina sebagai alasan untuk menunda jalannya Pemilu 2024.
Terkait itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto berpendapat pernyataan itu sama sekali tidak masuk akal. Menurut dia, tidak ada hubungan antara perang yang sedang berkecamuk di seberang lautan dengan gelaran Pemilu 2024.
"Nah ini malah tidak nyambung, Jaka Sembung naik ojek, 'enggak' nyambung Jek," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi", Selasa (1/3/2022).
Wijayanto pun menyatakan, alasan paling masuk akal dari wacana penundaan Pemilu 2024 adalah demi kepentingan oligarki. Dia berpendapat, penundaan Pemilu 2024 disebut sebagai upaya memperpanjang kekuasaan.
Menurutnya wacana itu telah diembuskan sejak 13 Oktober 2019. Hal itu ditandai dengan pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto yang menyepakati adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
"Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo," kata Wijayanto.
Wacana itu, kata Wijayanto memang sudah ada sejak lama. Sehingga, pada akhirnya banyak yang sepakat jika ada wacana Presiden tiga periode.
"Wacana penundaan pemilu, adalah upaya memperpanjang masa kekuasaan secara tidak kontstitusional yang itu bentuk yang lebih sofisticatided presiden tiga periode," kata dia.
Lebih lanjut, jika Indonesia memeperpanjang masa kekuasaan atau menunda pemilu, maka tidak bisa disebut lagi sebagai negara demokrasi.
Baca Juga: Ketum Parpol Koalisi Pemerintah Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Prabowo Subianto
"Kalau sampai Indonesia perpanjang masa presiden menjadi tiga periode atau memperoanjang kekuasan dan penundaan pemilu maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi," tutup Wijayanto.
Pernyataan Ketum PAN
Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan setuju dengan usulan Pemilu 2024 diundur atau ditunda. Menariknya, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina dijadikan alasan oleh politikus yang akrab disapa Zulhas tersebut.
Zulhas menyampaikan lima alasan yang membuat dirinya setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Salah satu alasan perkembangan masalah global.
Ia menilai, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Sehingga Pemilu 2024 akan terganggu.
"Perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," ungkapnya.
Berita Terkait
-
LP3ES Sebut Indonesia Tidak Bisa Lagi Disebut Sebagai Negara Demokrasi Jika Pemilu 2024 Ditunda
-
Dubes Ukraina Berharap Indonesia Lebih Lantang Kecam Invasi Rusia
-
Ketum Parpol Koalisi Pemerintah Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Prabowo Subianto
-
Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Elit Politik di Sumsel Cenderung Pilih Wait And See
-
Wawancara Eksklusif Suara.com! Dubes Vasyl Hamianin: Ukraina Minta Jokowi Bicara dengan Presiden Putin
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Terungkap: AS Siapkan Strategi Perang Jangka Panjang di Iran, Beda dari Venezuela
-
Nasib Buruh Perempuan hingga Korban MBG Jadi Sorotan Tajam API
-
API Soroti Femisida dan Bias Hukum Jelang Hari Perempuan Internasional
-
Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 3, Air Kiriman Diprediksi Terjang Jakarta Malam Ini
-
Guru SD di Jember Telanjangi 22 Siswa, Anggota DPR: Bisa Diproses Tanpa Laporan
-
Bima Arya Desak Bupati-Wakil Bupati Jember Selesaikan Konflik Elegan
-
Jelang Ramadan, Satpol PP Matraman Sita 51 Botol Miras dalam Operasi Pekat
-
Musim Hujan Picu Jalan Berlubang, Bina Marga Pasang Imbauan Keselamatan
-
Kolaborasi Penerima Bansos dan Kopdes Merah Putih, Kemensos Bantu Kadang dan Ayam Petelur
-
Golkar Target Menang Pemilu 2029, Kaderisasi Jadi Kunci Transformasi