Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menjadikan situasi global seperti perang antara Rusia dan Ukraina sebagai alasan untuk menunda jalannya Pemilu 2024.
Terkait itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto berpendapat pernyataan itu sama sekali tidak masuk akal. Menurut dia, tidak ada hubungan antara perang yang sedang berkecamuk di seberang lautan dengan gelaran Pemilu 2024.
"Nah ini malah tidak nyambung, Jaka Sembung naik ojek, 'enggak' nyambung Jek," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi", Selasa (1/3/2022).
Wijayanto pun menyatakan, alasan paling masuk akal dari wacana penundaan Pemilu 2024 adalah demi kepentingan oligarki. Dia berpendapat, penundaan Pemilu 2024 disebut sebagai upaya memperpanjang kekuasaan.
Menurutnya wacana itu telah diembuskan sejak 13 Oktober 2019. Hal itu ditandai dengan pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto yang menyepakati adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
"Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo," kata Wijayanto.
Wacana itu, kata Wijayanto memang sudah ada sejak lama. Sehingga, pada akhirnya banyak yang sepakat jika ada wacana Presiden tiga periode.
"Wacana penundaan pemilu, adalah upaya memperpanjang masa kekuasaan secara tidak kontstitusional yang itu bentuk yang lebih sofisticatided presiden tiga periode," kata dia.
Lebih lanjut, jika Indonesia memeperpanjang masa kekuasaan atau menunda pemilu, maka tidak bisa disebut lagi sebagai negara demokrasi.
Baca Juga: Ketum Parpol Koalisi Pemerintah Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Prabowo Subianto
"Kalau sampai Indonesia perpanjang masa presiden menjadi tiga periode atau memperoanjang kekuasan dan penundaan pemilu maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi," tutup Wijayanto.
Pernyataan Ketum PAN
Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan setuju dengan usulan Pemilu 2024 diundur atau ditunda. Menariknya, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina dijadikan alasan oleh politikus yang akrab disapa Zulhas tersebut.
Zulhas menyampaikan lima alasan yang membuat dirinya setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Salah satu alasan perkembangan masalah global.
Ia menilai, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Sehingga Pemilu 2024 akan terganggu.
"Perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," ungkapnya.
Berita Terkait
-
LP3ES Sebut Indonesia Tidak Bisa Lagi Disebut Sebagai Negara Demokrasi Jika Pemilu 2024 Ditunda
-
Dubes Ukraina Berharap Indonesia Lebih Lantang Kecam Invasi Rusia
-
Ketum Parpol Koalisi Pemerintah Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Prabowo Subianto
-
Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Elit Politik di Sumsel Cenderung Pilih Wait And See
-
Wawancara Eksklusif Suara.com! Dubes Vasyl Hamianin: Ukraina Minta Jokowi Bicara dengan Presiden Putin
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Status Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut Bikin Geger, Dewas KPK Turun Tangan
-
Efek Domino Konflik Timur Tengah, Warga Korea Selatan Panic Buying Kantong Sampah!
-
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana