Suara.com - Meski pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024 oleh pemerintah dan didukung semua fraksi di DPR, sejumlah elite partai mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai alasan itu tidak berdasar.
Dia menyebut elite politik yang mengusulkan penundaan pemilu berasal dari partai yang kalah secara elektabilitas dalam survei-survei.
"Ini (yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden) kan partai-partai kalah sebagai capres lembaga survei dan tanda petik tanda petik mau kudeta konstitusi," kata Said Iqbal, Rabu (2/3/2022).
Said Iqbal mengatakan elite-elite politik itu ingin melakukan "kudeta konstitusi" dengan menggunakan tangan presiden.
Padahal, beberapa kali Presiden Joko Widodo menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kata Said Iqbal.
Said Iqbal menyinggung salah satu seorang ketua partai yang menggunakan alasan aspirasi petani sawit untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.
"Alasan yang dijadikan salah satu partai besar ketua umum ketemu dengan petani sawit disiapin itu sungguh-sungguh naif, tidak mencerminkan kenegarawanan," katanya.
Said Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu dengan petani sawit di Pulau Kalimantan dan tidak satupun dari mereka yang mengatakan ingin masa jabatan presiden diperpanjang.
Baca Juga: Banjir Hujatan Usai Usulkan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Tentu Penentunya oleh Bapak Presiden
"Saya baru pulang nih hari ini dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, nggak ada petani sawit petani karet, petani sawah, nggak ada satu pun langsung dengan petani. Bagaimana ada kelompok kecil di Siak, itupun di kebun, kita nggak tahu tiba-tiba dinyatakan sebagai dasar aspirasi perlunya memperpanjang masa jabatan presiden, lagi-lagi melakukan kebohongan publik," kata dia.
Alasan mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dinilai Said Iqbal sebagai hal yang tak berdasar.
"Partai buruh dan serikat buruh serikat petani dan kelas pekerja lainnya menolak keras kalau ekonomi yang memburuk saat ini kata mereka dijadikan alasan untuk memperpanjang jabatan presiden dan itu adalah bohong," kata Said Iqbal.
Dia mengatakan keadaan inflasi sekarang jauh lebih terkendali dengan angka 3,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 juga jauh lebih baik, mencapai 3,6 persen.
"Sekarang itu lebih baik, apa alasannya ketua ketua umum itu jangan-jangan nggak baca angka-angka ekonomi asbun asal bunyi membodohi rakyat dipikir rakyat bodoh, dipikir mereka saja partai politik yang bisa mengatur negara ini dengan seenak-enaknya," katanya.
Said Iqbal mengatakan siap melakukan perlawanan jika dilakukan penundaan pemilu.
Berita Terkait
-
Jelang May Day 2026, KSPI Umumkan Aksi Besar 16 April hingga 1 Mei
-
KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul
-
Kemnaker Respons Laporan 25 Ribu Buruh Belum Terima THR: Perusahaan Wajib Bayar Plus Denda
-
FSPMI dan Partai Buruh Bakal Gelar Aksi di Kemenaker, Tolak Impor Mobil Pikap dari India
-
Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel