"Kami tidak menyetujui sanksi keuangan."
China sebelumnya menolak menyebut tindakan Rusia ke Ukraina sebagai 'invasi' dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.
Minggu lalu juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan China 'memantau dengan saksama situasi terakhir" dan menyerukan "semua pihak harus berusaha menahan diri."
Dia kemudian agak kesal ketika wartawan menyebut tindakan Rusia sebagai invasi ketika serangan dimulai pekan lalu.
"Ini adalah mungkin perbedaan antara China dan anda pihak Barat. Kami tidak mau tergesa-gesa mengambil kesimpulan," katanya.
Dia menambahkan bahwa 'masalah Ukraina' adalah masalah yang kompleks dan menambahkan bahwa China akan melakukan perdagangan normal baik dengan Ukraina dan Rusia.
Rusia menyerang Ukraina beberapa minggu setelah Presiden Rusia Vladimir bertemu Presiden China Xi Jinping sebelum dimulainya Olimpiade Musim Dingin di Beijing.
Majelis Umum PBB keluarkan resolusi soal Ukraina
Sementara itu Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi mengecam Rusia atas invasi ke Ukraina.
Resolusi berjudul "Agresi Terhadap Ukraina' tersebut menuntut segera digantikannya serangan dan penarikan seluruh pasukan Rusia.
Baca Juga: Prihatin dengan Kekerasan di Ukraina, Petenis Belarus Azarenka Merasa Hancur
Resolusi ini didukung oleh 141 negara dari 193 negara anggota majelis umum, dengan lima negara menolak resolusi dan 35 negara tidak memberikan suara (abstain).
Lolosnya resolusi disambut gempita oleh negara-negara yang mendukung, dengan suara Presiden Majelis Umum Abdulla Shahid hampir tidak terdengar ketika membacakan resolusi di tengah sambutan meriah dalam ruang sidang di New York tersebut.
Negara mana yang menentang?
Belarus
Eritrea
Korea Utara
Rusia
Suriah
Ketika meminta delegasi untuk menentang resolusi, Dubes Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan negara-negara Barat memberi 'tekanan yang tidak pernah ada sebelumnya' kepada negara lain untuk meloloskan resolusi.
"Dokumen ini tidaklah membuat kami akan menghentikan aktivitas militer," katanya.
"Malah sebaliknya, ini akan membuat para nasionalis dan kelompok radikal di Kyiv terus menerapkan kebijakan dengan cara apa pun, menjadi warga sipil sebagai sandera, dalam arti yang sebenarnya."
Berita Terkait
-
Rusia Minta Evakuasi Diplomat dari Ibu Kota Ukraina, Eropa Memanas
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
MPSI: Pengungsian Moskona Teluk Bintuni Butuh Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
-
Ukraina Tuduh Israel Bantu Perdagangan Gandum Curian Rusia
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat