News / Internasional
Kamis, 03 Maret 2022 | 16:32 WIB
Foto udara antrean mobil berbaris di jalan menuju perbatasan Shehyni di luar Mostyska, Ukraina, Minggu (27/2/2022). Penduduk Ukraina melarikan diri ke Polandia setelah Rusia melancarkan operasi militer terhadap Ukraina. ANTARA FOTO/REUTERS/Natalie Thomas/rwa.

"Kami tidak menyetujui sanksi keuangan."

China sebelumnya menolak menyebut tindakan Rusia ke Ukraina sebagai 'invasi' dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.

Minggu lalu juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan China 'memantau dengan saksama situasi terakhir" dan menyerukan "semua pihak harus berusaha menahan diri."

Dia kemudian agak kesal ketika wartawan menyebut tindakan Rusia sebagai invasi ketika serangan dimulai pekan lalu.

"Ini adalah mungkin perbedaan antara China dan anda pihak Barat. Kami tidak mau tergesa-gesa mengambil kesimpulan," katanya.

Dia menambahkan bahwa 'masalah Ukraina' adalah masalah yang kompleks dan menambahkan bahwa China akan melakukan perdagangan normal baik dengan Ukraina dan Rusia.

Rusia menyerang Ukraina beberapa minggu setelah Presiden Rusia Vladimir bertemu Presiden China Xi Jinping sebelum dimulainya Olimpiade Musim Dingin di Beijing.

Majelis Umum PBB keluarkan resolusi soal Ukraina

Sementara itu Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi mengecam Rusia atas invasi ke Ukraina.

Resolusi berjudul "Agresi Terhadap Ukraina' tersebut menuntut segera digantikannya serangan dan penarikan seluruh pasukan Rusia.

Baca Juga: Prihatin dengan Kekerasan di Ukraina, Petenis Belarus Azarenka Merasa Hancur

Resolusi ini didukung oleh 141 negara dari 193 negara anggota majelis umum, dengan lima negara menolak resolusi dan 35 negara tidak memberikan suara (abstain).

Lolosnya resolusi disambut gempita oleh negara-negara yang mendukung, dengan suara Presiden Majelis Umum Abdulla Shahid hampir tidak terdengar ketika membacakan resolusi di tengah sambutan meriah dalam ruang sidang di  New York tersebut.

Negara mana yang menentang?

Belarus
Eritrea
Korea Utara
Rusia
Suriah 

Ketika meminta delegasi untuk menentang resolusi, Dubes Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan negara-negara Barat memberi 'tekanan yang tidak pernah ada sebelumnya' kepada negara lain untuk meloloskan resolusi.

"Dokumen ini tidaklah membuat kami akan menghentikan aktivitas militer," katanya.

"Malah sebaliknya, ini akan membuat para nasionalis dan kelompok radikal di Kyiv terus menerapkan kebijakan dengan cara apa pun,  menjadi warga sipil sebagai sandera, dalam arti yang sebenarnya."

Load More