Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih bungkam terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan belum juga memastikan, apakah sebagai kepala negara akan menolak atau justru mendukung wacana tersebut.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, sikap Jokowi yang demikian merupakan kekonyolan. Sebab, ia menduga jika Jokowi sengaja berdiri di antara ketidakpastian atas penundaan Pemilu 2024 yang muaranya pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi, menurut Rocky, memang masih menunggu sinyal dari beragam tanggapan atas wacana penundaan Pemilu.
"Jadi yang agak konyol adalah Presiden Jokowi menunggangi ketidakpastian itu dalam upaya untuk melihat peluang perpanjangan itu," kata Rocky dalam webinar Partai Buruh seri ke-9 yang dilakukan secara daring, Jumat (4/3/2022).
Sikap diam Jokowi, menurutnya, bisa saja diartikan bahwa mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung penundaan Pemilu 2024. Karena itu, Rocky mengingatkan bahwa ambisi bisa saja tetap ada.
"Karena kita tahu, ambisi tetap ada. Jangan kita anggap orang itu mengajukan sesuatu demi hal yang baik. Demi hal yang buruk pun dia akan lakukan," ujarnya.
Jokowi Jangan Diam
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Jokowi bersikap untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berharap Jokowi tidak hanya diam.
Sebab, sikap diam Jokowi selama ini justru dapat dianggap bahwa presiden mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Memperpanjang Pemilu Sama Dengan Melanggar Konstitusi
"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Mardani menegaskan, Pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan menunda Pemilu tidak masuk akal. Ia justru membandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar kendati kasus posiitf dan penularan sedang meningkat.
"Selain itu, pemerintah juga terus mengklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," katanya.
Mardani mengingatkan agar para pejabat dan pimpinan negara taat terhadap asas dan sistem dalam bernegara.
"Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," katanya.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Jokowi segera menanggapi wacana yang sedang berkembang, yakni penundaan Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Bareskrim Bongkar Gudang Ponsel Ilegal di Sidoarjo, Satu Truk Barang Bukti Disita
-
Sasar Pelanggan Kategori 2A, PAM Jaya Distribusikan Puluhan Toren untuk Ibu-ibu di Koja
-
Terisak Merasa Dikambinghitamkan, Ibam: Niat Bantu Nadiem Malah Dikriminalisasi 22 Tahun
-
Analis Masih Yakin Amerika Kalah Perang dengan Iran Meski dengan Bom
-
Terima Telepon PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Pupuk Urea ke Australia
-
Warga Ciduk Pengguna Sabu Mondar-mandir saat Cari Ikan Sapu-sapu, Sempat Disuruh Tiduran di Got
-
LPG 12 Kg Melejit Rp228 Ribu, Pemprov DKI Perketat Pengawasan 'Eksodus' ke Gas Melon
-
Longsor Jadi Peringatan, DPRD DKI Percepat Pembenahan TPST Bantargebang
-
Pakar: Penegakan Hukum Jadi Kunci Tekan Rokok Ilegal
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun