Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh memberikan penilaian mengenai usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, usulan tersebut dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Akhrom menilai, usulan dari para elite parpol itu sengaja ingin menggoyahkan Jokowi.
"Saya lihat usulan dari ketum-ketum parpol itu cenderung menjerumuskan," kata Akhrom, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, demokrasi akan terganggu adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut dianggap jahat dan akan memberikan efek buruk bagi demokrasi.
"Demikian usulan itu juga akan menjadi warisan politik yang buruk bagi alam demokrasi kita," tandasnya.
Selain itu, usulan tersebut dinilai terlihat jelas mengancam Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
"Saya kira yang sangat nyata daesakan kepada Presiden Jokowi berasal dari ketum parpol yang menyampaikan ke publik. Jadi, itu letak kegaduhan dan bentuk desakan sacara nyata," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan ketiga parpol tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat.
"PKB, Golkar dan PAN akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksinya dapat berupa perubahan image tiga partai tersebut oleh masyarakat," bebernya.
Selain itu, ia menilai bahwa publik tak akan memilih calon dari tiga partai tersebut.
"Masyarakat akan menghukumnya dengan tidak memilih tiga partai tersebut, baik caleg maupun capres yang diusung," tandasnya.
Berita Terkait
-
Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik
-
Cak Imin Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Partai Kompak, Pasti Presiden Setuju
-
Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
-
Temui Jokowi, Eks PM Inggris Tony Blair Puji Pemerintah Indonesia Sudah On The Right Track
-
Menanti Hasil Tes PCR Terbaru Gibran Rakabuming Raka, Ditunggu Agenda Besar, Termasuk Dampingi Presiden Jokowi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa