Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh memberikan penilaian mengenai usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, usulan tersebut dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Akhrom menilai, usulan dari para elite parpol itu sengaja ingin menggoyahkan Jokowi.
"Saya lihat usulan dari ketum-ketum parpol itu cenderung menjerumuskan," kata Akhrom, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, demokrasi akan terganggu adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut dianggap jahat dan akan memberikan efek buruk bagi demokrasi.
"Demikian usulan itu juga akan menjadi warisan politik yang buruk bagi alam demokrasi kita," tandasnya.
Selain itu, usulan tersebut dinilai terlihat jelas mengancam Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
"Saya kira yang sangat nyata daesakan kepada Presiden Jokowi berasal dari ketum parpol yang menyampaikan ke publik. Jadi, itu letak kegaduhan dan bentuk desakan sacara nyata," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan ketiga parpol tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat.
"PKB, Golkar dan PAN akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksinya dapat berupa perubahan image tiga partai tersebut oleh masyarakat," bebernya.
Selain itu, ia menilai bahwa publik tak akan memilih calon dari tiga partai tersebut.
"Masyarakat akan menghukumnya dengan tidak memilih tiga partai tersebut, baik caleg maupun capres yang diusung," tandasnya.
Berita Terkait
-
Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik
-
Cak Imin Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Partai Kompak, Pasti Presiden Setuju
-
Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
-
Temui Jokowi, Eks PM Inggris Tony Blair Puji Pemerintah Indonesia Sudah On The Right Track
-
Menanti Hasil Tes PCR Terbaru Gibran Rakabuming Raka, Ditunggu Agenda Besar, Termasuk Dampingi Presiden Jokowi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?