Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh memberikan penilaian mengenai usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, usulan tersebut dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Akhrom menilai, usulan dari para elite parpol itu sengaja ingin menggoyahkan Jokowi.
"Saya lihat usulan dari ketum-ketum parpol itu cenderung menjerumuskan," kata Akhrom, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, demokrasi akan terganggu adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut dianggap jahat dan akan memberikan efek buruk bagi demokrasi.
"Demikian usulan itu juga akan menjadi warisan politik yang buruk bagi alam demokrasi kita," tandasnya.
Selain itu, usulan tersebut dinilai terlihat jelas mengancam Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
"Saya kira yang sangat nyata daesakan kepada Presiden Jokowi berasal dari ketum parpol yang menyampaikan ke publik. Jadi, itu letak kegaduhan dan bentuk desakan sacara nyata," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan ketiga parpol tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat.
"PKB, Golkar dan PAN akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksinya dapat berupa perubahan image tiga partai tersebut oleh masyarakat," bebernya.
Selain itu, ia menilai bahwa publik tak akan memilih calon dari tiga partai tersebut.
"Masyarakat akan menghukumnya dengan tidak memilih tiga partai tersebut, baik caleg maupun capres yang diusung," tandasnya.
Berita Terkait
-
Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik
-
Cak Imin Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Partai Kompak, Pasti Presiden Setuju
-
Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
-
Temui Jokowi, Eks PM Inggris Tony Blair Puji Pemerintah Indonesia Sudah On The Right Track
-
Menanti Hasil Tes PCR Terbaru Gibran Rakabuming Raka, Ditunggu Agenda Besar, Termasuk Dampingi Presiden Jokowi
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time