Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh memberikan penilaian mengenai usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, usulan tersebut dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Akhrom menilai, usulan dari para elite parpol itu sengaja ingin menggoyahkan Jokowi.
"Saya lihat usulan dari ketum-ketum parpol itu cenderung menjerumuskan," kata Akhrom, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, demokrasi akan terganggu adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut dianggap jahat dan akan memberikan efek buruk bagi demokrasi.
"Demikian usulan itu juga akan menjadi warisan politik yang buruk bagi alam demokrasi kita," tandasnya.
Selain itu, usulan tersebut dinilai terlihat jelas mengancam Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
"Saya kira yang sangat nyata daesakan kepada Presiden Jokowi berasal dari ketum parpol yang menyampaikan ke publik. Jadi, itu letak kegaduhan dan bentuk desakan sacara nyata," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan ketiga parpol tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat.
"PKB, Golkar dan PAN akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksinya dapat berupa perubahan image tiga partai tersebut oleh masyarakat," bebernya.
Selain itu, ia menilai bahwa publik tak akan memilih calon dari tiga partai tersebut.
"Masyarakat akan menghukumnya dengan tidak memilih tiga partai tersebut, baik caleg maupun capres yang diusung," tandasnya.
Berita Terkait
-
Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik
-
Cak Imin Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Partai Kompak, Pasti Presiden Setuju
-
Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
-
Temui Jokowi, Eks PM Inggris Tony Blair Puji Pemerintah Indonesia Sudah On The Right Track
-
Menanti Hasil Tes PCR Terbaru Gibran Rakabuming Raka, Ditunggu Agenda Besar, Termasuk Dampingi Presiden Jokowi
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN