Suara.com - Beberapa tahun terakhir, Rusia giat memperluas pengaruhnya di Afrika dengan berbagai proyek. Hal itu tampaknya berhasil. Banyak negara Afrika sekarang memilih diam atas invasi Rusia ke Ukraina.
Pada 2 Maret lalu, Majelis Umum PBB di New York diminta untuk memberikan suara pada resolusi yang menyerukan agar Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina dengan "segera, sepenuhnya dan tanpa syarat."
Sebanyak 141 dari 193 anggota PBB memberikan suara mendukung resolusi tersebut — sebuah sinyal kuat kecaman komunitas internasional atas invasi Rusia ke Ukraina. Dari 54 negara Afrika, 28 negara memberi suara memihak ke Ukraina dan menyetujui resolusi itu, Eritrea memberi suara menentang.
Kamerun, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Togo, Eswatini, dan Maroko tidak hadir.
Sedangkan sisanya, 15 negara, memberi suara abstain, yaitu Aljazair, Uganda, Burundi, Republik Afrika Tengah, Mali, Senegal, Guinea Khatulistiwa, Kongo Brazzaville, Sudan, Sudan Selatan, Madagaskar, Mozambik, Angola, Namibia, Zimbabwe, dan Afrika Selatan memberi suara abstain.
Hubungan bersejarah Afrika dengan Uni Soviet
Beberapa negara Afrika seperti Angola, Mozambik, Zimbabwe, dan Namibia memang memiliki "persahabatan bersejarah dalam pikiran" dengan Uni Soviet dulu, kata N'Kilumbu, ilmuwan politik dari Angola.
"Terutama di Angola dan Mozambik, hampir tidak ada perubahan politik sejak era Perang Dingin. Dan itulah mengapa tali pusar yang menghubungkan negara-negara ini ke Moskow tidak pernah terputus," katanya.
"Di tingkat militer, kami masih memiliki instruktur Rusia. Akademi militer kami dipengaruhi Rusia,” tambahnya.
Baca Juga: Invasi Rusia Mengganggu Akses Layanan Obat untuk Pengguna Narkoba di Ukraina
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia memang semakin sering menggunakan koneksi Soviet yang bersejarah ini untuk memperluas hubungannya dengan Afrika.
Pada 2019, Vladimir Putin menjadi tuan rumah KTT Rusia-Afrika yang dihadiri oleh 43 pemimpin Afrika. Hanya satu tahun kemudian, Rusia menjadi pemasok senjata terbesar di Afrika.
Mempersenjatai Republik Afrika Tengah Upaya Rusia terlihat jelas misalnya di Republik Afrika Tengah. Tahun 2017, Rusia mengirimkan senjata, termasuk Kalashnikov dan rudal ke negara yang sedang dilanda perang.
Pada 2018, penasihat militer Rusia dikirim dengan tujuan resmi untuk melatih angkatan bersenjata lokal. Banyak perusahaan Rusia lalu menerima lisensi untuk menambang emas dan berlian di negara itu.
Presidennya, Faustin-Archange Touadera, sekarang juga dikawal oleh satuan Rusia. Mantan pegawai dinas intelijen domestik Rusia FSB, Valery Sakharov, sekarang menjadi penasihat keamanan utama presiden.
Tidak mengherankan jika hari Sabtu lalu (05/03) di ibu kota Bangui muncul aksi demonstrasi mendukung serangan Rusia ke Ukraina, dengan plakat dan slogan-slogan seperti "Rusia, CAR bersama Anda" dan "Rusia selamatkan Donbas".
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April