Bilang Taat Konstitusi, Cak Imin Tetap Kekeh Minta Tunda Pemilu

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersikukuh tetap mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Ia menegaskan tidak ingin mengubah sikapnya.

"Ya masih lah (usul tunda pemilu). Belum, belum (ubah sikap)," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Cak Imin masih berpendirian menunda Pemilu 2024, walaupun belakangan Presiden Jokowi mengatakan dirinya mentaati konstitusi.

"Ya, kita juga taat konstitusi, jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," kata Imin.

Maju Terus Jika Rakyat Mendukung

Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan akan tetap mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun kali ini, mereka menyadari untuk merealisasikan wacana tersebut butuh dukungan dan kehendak dari rakyat.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB akan tetap maju mendukung penundana apabila memang rakyat berkehendak. Namun hal sebaliknya juga akan dilakukan.

"Ya kita maju kalau tadi dapat dukungan dari rakyat. Kalau gak dapat dukungan maju gimana," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa pihaknya juga akan mempertimbangkan keinginan rakyat terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Apakah memang rakyat ingin amandemen konstitusi atau tidak.

Baca Juga: Pendukung Partai yang Diketuai Prabowo Diklaim Luhut Setuju Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gerindra Bilang Begini

Berkaca terkait wacana amandemen untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), diakui Jazilul masih mandek.

"Pasti semua akan menjadi pertimbangan. Toh ini belum sampai apa-apa. Sama lah wacana amandemen GBHN (PPHN) kan juga bertahun tahun itu. Itu juga diam di tempak kok," kata Jazilul.

"Karena apa? Kita butuh kajian yang panjang, kita buruh kehendak rakyat, butuh mekanisme," sambungnya.

Jokowi Ingin Pemilu 14 Februari

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Mahfud menegaskan di tubuh pemerintah, tak pernah membahas soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.