Suara.com - Cuaca cerah, stabilitas politik, kemudahan berinvestasi, dan hanya ada sedikit transparansi, itulah alasan utamanya. Selain itu, cukup mudah mendapatkan visa tinggal kalau punya bisnis atau properti.
Majalah gaya hidup berbahasa Rusia di Dubai, Russian Emirates, menawarkan banyak informasi umum kepada pembacanya, misalnya di mana bisa menemukan makanan Rusia di Uni Emirat Arab, dan apakah ada dokter berbahasa Rusia di sana.
Namun, pertanyaan yang paling banyak diajukan di situs internetnya adalah: "Bagaimana bisa mendapatkan kewarganegaraan UEA?"
Selama dua minggu terakhir - sejak Rusia menginvasi Ukraina dan negara-negara Barat dan sekutunya memberlakukan sanksi berat - pembaca situs web Emirates Rusia melonjak hampir dua kali lipat.
Tren itu kemungkinan akan berlanjut, kata kalangan pengamat, karena banyak orang Rusia yang punya uang sedang mencari cara untuk menghindari sanksi ekonomi dan mengamankan kekayaan mereka.
Banyak juga yang ingin keluar dari negara itu secepatnya, karena suasana politik yang tidak nyaman lagi.
"Banyak modal masuk ke Dubai, akibat keluarnya orang Rusia yang mencari tempat berlindung yang aman secara finansial," kata orang dalam di sektor energi yang mengetahui seluk beluk investasi di Dubai kepada DW.
Di media sosial juga bermunculan foto tentang orang-orang yang meninggalkan negara itu.
Situasi di UEA lebih mendukung?
Baca Juga: Konflik Rusia-Ukraina Picu Harga Batu Bara Melesat, Devisa Negara Juga Meningkat
Terlepas dari hubungan panjangnya dengan AS, UEA telah berusaha untuk tidak memihak dalam perang di Ukraina, dan tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Karena itu, belakangan banyak sekali orang Rusia yang meminta informasi.
"Dubai memang diperkirakan akan menjadi pusat yang lebih besar untuk uang dari Rusia," kata Jodi Vittori, profesor di Georgetown University di Washington, yang merupakan pakar untuk korupsi dan keuangan gelap.
Uang dari Rusia kebanyakan berasal dari "jalur gelap" sebenarnya sudah masuk ke Dubai sejak akhir 1990-an, kata Jodi Vittori, yang sebelumnya bertugas di satuan anti korupsi di NATO.
Namun, tetap akan sulit bagi siapa pun untuk mengatakan berapa banyak peningkatan yang terjadi sekarang. "Karena sebagian besar aliran uang tidak akan terlihat," jelasnya.
Otoritas UEA sendiri tidak mengumpulkan terlalu banyak informasi yang relevan tentang asal-usul uang yang datang, kata Maira Martini, peneliti di organisasi anti korupsi Transparency International.
Karena itu, para penyelidik korupsi sebagian besar bergantung pada dokumen-dokumen yang bocor atau dibocorkan, untuk mencari tahu siapa yang memiliki apa di UEA, tutur Jodi Vittori. UEA sekarang memang sudah membuat sejumlah aturan baru untuk bisa lebih mengontrol potensi pembiayaan dengan uang gelap.
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April