Pendeta Saifuddin Ibrahim Berhasil Memancing Kegaduhan di Indonesia

Suara.com - Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim menjadi kontroversi ketika dia menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar menghapus 300 ayat Alquran.

Dia menyampaikan permintaan  itu karena merasa kecewa dengan perlakuan terhadap agamanya di Indonesia.

Walaupun Saifuddin Ibrahim sudah menjelaskan kenapa sampai melontarkan permintaan seperti itu, sejumlah kalangan mendesak agar dia diproses secara hukum.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut dia "ingin mengganggu kerukungan umat beragama."

Ace mengatakan seharusnya aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap Saifudin Ibrahim.

"Pernyataannya jelas membuat keonaran. Ingin memecah belah umat dengan pernyataan-pernyataannya tersebut," kata dia.

Ace mempertanyakan sikap Saifuddin Ibrahim terhadap keyakinan umat lain.

"Untuk apa dia menyampaikan pandangan agama yang bukan diyakininya? Apalagi menyebut ayat Alquran perlu dihapus? Terus juga menyebut pesantren sebagai sarang teroris," kata dia.

Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto juga ikut mendesak pihak berwajib menindak Saifuddin Ibrahim.

Baca Juga: Geger Minta 300 Ayat Alquran Dihapus, Tokoh PA 212 Bakal Laporkan Pendeta Saifuddin ke Bareskrim Hari Ini

"Videonya sudah viral dan jelas-jelas menista umat Islam. Aparat harus segera menangkap dan menindak tegas Pendeta Saifuddin Ibrahim," kata Yandri.

"Saya mengecam Pendeta Saefudin Ibrahim yang mengatakan pesantren sebagai sumber teroris. Pernyataan ini menyakiti ulama dan kiai yang selama ini mendidik para santri untuk mengabdi pada umat, bangsa, dan negara."

Menurut Yandri bagi umat Islam di Indonesia, masalah toleransi sudah selesai dengan berkomitmen untuk saling menghormati antar umat beragama.

"Jangan beri ruang sedikitpun bagi mereka yang mengusik dan memprovokasi kehidupan beragama yang sudah berjalan baik di Indonesia," katanya.

Video berisi pernyataan Saifuddin Ibrahim saat ini sedang diselidiki polisi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Gatot Repli Handoko mengatakan  "Polri akan mendalami masalah tersebut."