Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mencurigai memang ada pihak-pihak yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi di tengah polemik minyak goreng.
Hal itu terbukti dengan keberadaan stok yang mendadak melimpah usai aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut. Buntutnya harga disesuaikan dengan mekanisme pasar.
Menurut Netty kebijakan itu pula yang pada akhirnya membuat bingung rakyat.
“Rakyat juga dibuat bingung karena sebelumnya minyak goreng langka, tapi sekarang stoknya melimpah namun harganya melonjak gila-gilaan. Artinya selama ini memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bermain minyak goreng ” kata Netty kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini meminta pemerintah agar tidak kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Sebaliknya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.
“Pemerintah tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Jangan biarkan segelintir orang bisa semena-semena mengatur dan menguasai kebutuhan hidup banyak orang seperti minyak goreng," ujar Netty.
Kata dia, melalui Fraksi PKS di DPR, pihaknya saat ini telah mengajukan hak angket.
"Fraksi PKS DPR RI juga akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini. Biar kita mengetahui dengan jelas di mana akar masalahnya," imbuh dia.
Usulan Hak Angket
Baca Juga: Blunder! Omongan Megawati soal Minyak Goreng Bikin PDIP Dianggap Tak Memihak 'Wong Cilik'
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menyarankan pembentukan panitias khusus hak angket terkait kelangkaan dan mahaljya harga minyak goreng.
Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menanggapi polemik minyak goreng. Jazuli sekaligus mengajak fraksi lain di DPR untuk mendukung langkah pembentukan pansus hak angket tersebut.
"Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket," kata Jazuli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Ia berujar segera mungkin Fraksi PKS tersebut akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus hak angket dengan berkirim surat kepada pimpinan DPR secara resmi.
"Dan secara resmi insyaallah akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR," ujar Jazuli.
Jazuli meminta pemerintah hadir dalam menangani permasalahan minyak goreng yang tidak juga kunjung usai. Menurutnya permasalahan minyak goreng sudah meresahkan dan memberatkan masyarakat.
Berita Terkait
-
Blunder! Omongan Megawati soal Minyak Goreng Bikin PDIP Dianggap Tak Memihak 'Wong Cilik'
-
Minyak Goreng Sempat Langka dan Mahal, Moeldoko: Tidak Ada Keterlibatan Mafia!
-
Polisi di Daerah Mulai Lakukan Monitor Minyak Goreng, Harga Terendah Rp24.100
-
Masih Ada Warga Garut Ngeluh Sulit Dapatkan Minyak Goreng, Polisi Lakukan Ini
-
HET Dicabut, Harga Minyak Goreng di Sumsel Tembus Rp25.000 Per Liter
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps