Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mencurigai memang ada pihak-pihak yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi di tengah polemik minyak goreng.
Hal itu terbukti dengan keberadaan stok yang mendadak melimpah usai aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut. Buntutnya harga disesuaikan dengan mekanisme pasar.
Menurut Netty kebijakan itu pula yang pada akhirnya membuat bingung rakyat.
“Rakyat juga dibuat bingung karena sebelumnya minyak goreng langka, tapi sekarang stoknya melimpah namun harganya melonjak gila-gilaan. Artinya selama ini memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bermain minyak goreng ” kata Netty kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini meminta pemerintah agar tidak kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Sebaliknya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.
“Pemerintah tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Jangan biarkan segelintir orang bisa semena-semena mengatur dan menguasai kebutuhan hidup banyak orang seperti minyak goreng," ujar Netty.
Kata dia, melalui Fraksi PKS di DPR, pihaknya saat ini telah mengajukan hak angket.
"Fraksi PKS DPR RI juga akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini. Biar kita mengetahui dengan jelas di mana akar masalahnya," imbuh dia.
Usulan Hak Angket
Baca Juga: Blunder! Omongan Megawati soal Minyak Goreng Bikin PDIP Dianggap Tak Memihak 'Wong Cilik'
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menyarankan pembentukan panitias khusus hak angket terkait kelangkaan dan mahaljya harga minyak goreng.
Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menanggapi polemik minyak goreng. Jazuli sekaligus mengajak fraksi lain di DPR untuk mendukung langkah pembentukan pansus hak angket tersebut.
"Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket," kata Jazuli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Ia berujar segera mungkin Fraksi PKS tersebut akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus hak angket dengan berkirim surat kepada pimpinan DPR secara resmi.
"Dan secara resmi insyaallah akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR," ujar Jazuli.
Jazuli meminta pemerintah hadir dalam menangani permasalahan minyak goreng yang tidak juga kunjung usai. Menurutnya permasalahan minyak goreng sudah meresahkan dan memberatkan masyarakat.
Berita Terkait
-
Blunder! Omongan Megawati soal Minyak Goreng Bikin PDIP Dianggap Tak Memihak 'Wong Cilik'
-
Minyak Goreng Sempat Langka dan Mahal, Moeldoko: Tidak Ada Keterlibatan Mafia!
-
Polisi di Daerah Mulai Lakukan Monitor Minyak Goreng, Harga Terendah Rp24.100
-
Masih Ada Warga Garut Ngeluh Sulit Dapatkan Minyak Goreng, Polisi Lakukan Ini
-
HET Dicabut, Harga Minyak Goreng di Sumsel Tembus Rp25.000 Per Liter
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional