Suara.com - Invasi Rusia ke Ukraina memicu Uni Eropa yang biasanya bergerak di bidang ekonomi untuk mewujudkan rencana pembentukan pasukan gerak cepat. Jerman tawarkan diri menyediakan pasukan inti.
Para menteri pertahanan dan menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin (21/3) mengadopsi strategi keamanan baru yang disebut "Kompas Strategis."
Sebagai bagian dari strategi baru, Uni Eropa akan membentuk pasukan gerak cepat berkekuatan 5.000 tentara.
Rencana ini sudah digagas sejak 2007, namun sejauh ini hanya ada di atas kertas. Sekarang, pasukan gerak cepat gabungan ini akan disiapkan untuk aktif tahun 2025. Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambrecht menjelang pertemuan kepada wartawan mengatakan, "militer Jerman dapat menawarkan pasukan inti."
"Langkah ini akan memberi Uni Eropa instrumen yang diperlukan untuk menjadi aktor pertahanan dan keamanan geopolitik yang nyata bersama dengan NATO," kata Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics di Twitter.
Mengapa UE perlu struktur keamanan?
Uni Eropa biasanya bergerak di bidang integrasi ekonomi. Memang sejak lama sudah ada gagasan kerja sama sektor keamanan, namun selama ini tidak ditindaklanjuti.
Rencana perombakan strategi keamanan muncul setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang kacau dari Afghanistan, menyusul jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada 14 Agustus tahun lalu.
Meskipun secara teori konsep keamanan gabungan sudah ada dan menyediakan dua unit militer dengan sekitar 1.500 tentara untuk selalu siaga, namun pasukan itu belum pernah dikerahkan.
Baca Juga: Uni Eropa Terpecah Soal Sanksi Rusia, Harga Minyak Melemah
Sekarang diputuskan untuk menambah kapasitas menjadi 5.000 tentara.
Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengatakan: "Kita harus menjadi lebih cepat, khususnya karena kita menghadapi situasi yang menantang saat ini."
Bagaimana kebijakan pertahanan di UE dan Jerman saat ini? Setelah Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, Uni Eropa yang saat ini beranggotakan 27 negara terpaksa memikirkan kembali strategi pertahanannya.
Selama ini, keamanan Uni Eropa bersandar pada kapasitas NATO dan militer masing-masing negara anggota, tanpa koordinasi bersama.
Uni Eropa telah berusaha untuk menciptakan kerjasama terstruktur permanen, yang dikenal dengan nama PESCO, namun dalam praktiknya banyak terjadi kesulitan koordinasi.
Tidak semua negara anggota UE adalah anggota NATO, dan hampir seperempat anggota PESCO bukan anggota NATO.
Untuk menghadapi kenyataan baru perang di Eropa, Jerman telah mengumumkan akan meningkatkan anggaran militer sebesar 100 miliar euro setiap tahun untuk memperkuat Angkatan bersenjatanya, Bundeswehr.
Ini menandai perubahan besar-besaran dalam kebijakan keamanan nasional Jerman pasca-Perang Dunia II. hp/as (dpa, afp, rtr)
Berita Terkait
-
Kejar Tayang IKN 2028, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun ke DPR
-
Mendagri Usulkan Tambahan Anggaran Rp 6,27 Triliun, Pagu Kemendagri 2027 Jadi Rp 10,93 Triliun
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
Nova Arianto Masih Ragu Turunkan Mathew Baker Saat Timnas Indonesia U-19 Lawan Australia, Kenapa?
-
Inflasi Tembus 4 Persen Akibat Perang Iran, Donald Trump: Saya Suka Inflasi!
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan
-
Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo