Suara.com - Invasi Rusia ke Ukraina memicu Uni Eropa yang biasanya bergerak di bidang ekonomi untuk mewujudkan rencana pembentukan pasukan gerak cepat. Jerman tawarkan diri menyediakan pasukan inti.
Para menteri pertahanan dan menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin (21/3) mengadopsi strategi keamanan baru yang disebut "Kompas Strategis."
Sebagai bagian dari strategi baru, Uni Eropa akan membentuk pasukan gerak cepat berkekuatan 5.000 tentara.
Rencana ini sudah digagas sejak 2007, namun sejauh ini hanya ada di atas kertas. Sekarang, pasukan gerak cepat gabungan ini akan disiapkan untuk aktif tahun 2025. Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambrecht menjelang pertemuan kepada wartawan mengatakan, "militer Jerman dapat menawarkan pasukan inti."
"Langkah ini akan memberi Uni Eropa instrumen yang diperlukan untuk menjadi aktor pertahanan dan keamanan geopolitik yang nyata bersama dengan NATO," kata Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics di Twitter.
Mengapa UE perlu struktur keamanan?
Uni Eropa biasanya bergerak di bidang integrasi ekonomi. Memang sejak lama sudah ada gagasan kerja sama sektor keamanan, namun selama ini tidak ditindaklanjuti.
Rencana perombakan strategi keamanan muncul setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang kacau dari Afghanistan, menyusul jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada 14 Agustus tahun lalu.
Meskipun secara teori konsep keamanan gabungan sudah ada dan menyediakan dua unit militer dengan sekitar 1.500 tentara untuk selalu siaga, namun pasukan itu belum pernah dikerahkan.
Baca Juga: Uni Eropa Terpecah Soal Sanksi Rusia, Harga Minyak Melemah
Sekarang diputuskan untuk menambah kapasitas menjadi 5.000 tentara.
Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengatakan: "Kita harus menjadi lebih cepat, khususnya karena kita menghadapi situasi yang menantang saat ini."
Bagaimana kebijakan pertahanan di UE dan Jerman saat ini? Setelah Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, Uni Eropa yang saat ini beranggotakan 27 negara terpaksa memikirkan kembali strategi pertahanannya.
Selama ini, keamanan Uni Eropa bersandar pada kapasitas NATO dan militer masing-masing negara anggota, tanpa koordinasi bersama.
Uni Eropa telah berusaha untuk menciptakan kerjasama terstruktur permanen, yang dikenal dengan nama PESCO, namun dalam praktiknya banyak terjadi kesulitan koordinasi.
Tidak semua negara anggota UE adalah anggota NATO, dan hampir seperempat anggota PESCO bukan anggota NATO.
Untuk menghadapi kenyataan baru perang di Eropa, Jerman telah mengumumkan akan meningkatkan anggaran militer sebesar 100 miliar euro setiap tahun untuk memperkuat Angkatan bersenjatanya, Bundeswehr.
Ini menandai perubahan besar-besaran dalam kebijakan keamanan nasional Jerman pasca-Perang Dunia II. hp/as (dpa, afp, rtr)
Berita Terkait
-
Hasil Liga Inggris: Gol Telat Guessand Benamkan Wolves, Fulham Sukses Hancurkan Sunderland
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?