Suara.com - Invasi Rusia ke Ukraina memicu Uni Eropa yang biasanya bergerak di bidang ekonomi untuk mewujudkan rencana pembentukan pasukan gerak cepat. Jerman tawarkan diri menyediakan pasukan inti.
Para menteri pertahanan dan menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin (21/3) mengadopsi strategi keamanan baru yang disebut "Kompas Strategis."
Sebagai bagian dari strategi baru, Uni Eropa akan membentuk pasukan gerak cepat berkekuatan 5.000 tentara.
Rencana ini sudah digagas sejak 2007, namun sejauh ini hanya ada di atas kertas. Sekarang, pasukan gerak cepat gabungan ini akan disiapkan untuk aktif tahun 2025. Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambrecht menjelang pertemuan kepada wartawan mengatakan, "militer Jerman dapat menawarkan pasukan inti."
"Langkah ini akan memberi Uni Eropa instrumen yang diperlukan untuk menjadi aktor pertahanan dan keamanan geopolitik yang nyata bersama dengan NATO," kata Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics di Twitter.
Mengapa UE perlu struktur keamanan?
Uni Eropa biasanya bergerak di bidang integrasi ekonomi. Memang sejak lama sudah ada gagasan kerja sama sektor keamanan, namun selama ini tidak ditindaklanjuti.
Rencana perombakan strategi keamanan muncul setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang kacau dari Afghanistan, menyusul jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada 14 Agustus tahun lalu.
Meskipun secara teori konsep keamanan gabungan sudah ada dan menyediakan dua unit militer dengan sekitar 1.500 tentara untuk selalu siaga, namun pasukan itu belum pernah dikerahkan.
Baca Juga: Uni Eropa Terpecah Soal Sanksi Rusia, Harga Minyak Melemah
Sekarang diputuskan untuk menambah kapasitas menjadi 5.000 tentara.
Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengatakan: "Kita harus menjadi lebih cepat, khususnya karena kita menghadapi situasi yang menantang saat ini."
Bagaimana kebijakan pertahanan di UE dan Jerman saat ini? Setelah Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, Uni Eropa yang saat ini beranggotakan 27 negara terpaksa memikirkan kembali strategi pertahanannya.
Selama ini, keamanan Uni Eropa bersandar pada kapasitas NATO dan militer masing-masing negara anggota, tanpa koordinasi bersama.
Uni Eropa telah berusaha untuk menciptakan kerjasama terstruktur permanen, yang dikenal dengan nama PESCO, namun dalam praktiknya banyak terjadi kesulitan koordinasi.
Tidak semua negara anggota UE adalah anggota NATO, dan hampir seperempat anggota PESCO bukan anggota NATO.
Berita Terkait
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
Revolusi Emas Pegadaian: TRING! Tembus 1,3 Juta Pengguna, Investasi Cuma Rp10 Ribu
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Peta Jalan 'Rupiah Hijau' Bioenergi: Dari Keadilan Daerah Hingga Siapnya Industri
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung