OPM Tolak Dialog Damai dengan Pemerintah, Komnas HAM: Itu Hak Mereka, Kami Terus Berusaha Ajak Dialog

Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya menghormati penolakan yang disampaikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk dialog damai dengan pemerintah. Alasannya karena penengahnya masih berasal dari pemerintah Indonesia, yakni Komnas HAM.

Menurutnya penolakan tersebut merupakan hak mereka.

"Kami menghormati penolakan yang ada. Itu hak mereka," ujar Beka Ulung kepada Suara.com, Kamis (24/3/2022).

Meski demikian, Beka Ulung menegaskan pihaknya akan terus melakukan upaya komunikasi dan mengajak dialog damai dengan OPM sehingga pemahamannya dapat lebih komprehensif.

Posisi Komnas HAM kata Beka Ulung, sebagai lembaga negara yang independen.

"Komnas akan berusaha berkomunikasi dan mengajak ketemu untuk mendiskusikan proposal damai komnas ham sehingga bisa lebih komprehensif pemahamannya. Misal posisi Komnas Ham sebagai lembaga negara independen, mandat yang dimiliki serta mekanisme ham internasional," katanya.

Tolak Dialog Damai

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menolak dialog damai dengan pemerintah jika pihak penengahnya masih berasal dari pemerintah Indonesia, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan dialog damai nantinya harus ditengahi oleh pihak ketiga atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang biasa menjadi mediator dalam penjelesaian konflik bersenjata.

Baca Juga: Komnas HAM Bakal Temui Panglima OPM Dan Benny Wenda Ajak Dialog, Anggota DPR Wanti-wanti: Lihat Dulu Statusnya

"Jadi pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB, dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia," kata Sebby, Kamis (24/3/2022).

Menurutnya, konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan OPM bukanlah konflik dalam negeri, melainkan sudah menyangkut kepentingan internasional.

"Dan perundingan juga harus dilakukan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB," lanjutnya.

Dia juga menyebut sampai saat ini belum ada komunikasi antara Komnas HAM dengan TPNPB-OPM dibawah Pimpinan Gen Goliath Tabuni dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.

"Sekalipun belum berkomunikasi, apabila Komnas HAM RI mengklaim bahwa sudah bangun komunikasi dengan Pihak TPNPB-OPM, maka itu adalah penipuan publik," tegas Sebby.