Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali menilai sindiran Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan hal lumrah.
Kemarin, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena pengadaan barang dan jasa di pemerintahan masih dipenuhi barang impor, padahal sebagian produk bisa diproduksi di dalam negeri.
Menurut Ahmad Ali alat pertanian, meskipun sudah ada alat yang diproduksi di dalam negeri, belum tentu bisa masuk ke dalam e-katalog untuk kemudian dibeli Kementerian Pertanian.
"Karena ada lembaga yang mensertifikasi SNI dan kemudian harus masuk dalam e-katalog. Karena kalau tidak itu nanti akan bermasalah secara hukum," kata Ahmad, Sabtu (26/3/2022).
"Kalau ada produksi dalam negeri yang sudah siap untuk digunakan, tapi kemudian belum terstandarisasi secara SNI atau belum masuk dalam e-katalog kan juga nggak bisa dilelang. Kalau dilelang kan nanti bisa bermasalah."
Reshuffle kabinet
Jokowi juga menyinggung mengenai reshuffle terhadap kementerian yang masih menomorsatukan impor ketimbang produk dalam negeri.
Pernyataan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi Partai Nasional Demokrat. Syahrul Yasin Limpo merupakan kader Partai Nasional Demokrat.
"Karena Pak Jokowi tahu bagaimana ketulusan Nasdem bersahabat dengan beliau dan kami juga tahu bagaimana ketulusan Pak Jokowi bersahabat dengan Nasdem sehingga kemudian kami merasa biasa-biasa saja," kata Ahmad.
Baca Juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Refly Harun: Jangan-jangan Disabotase...
Menurut Ahmad kader partainya yang sekarang menjadi menteri dapat menjalankan tugas negara dengan baik.
"Tetapi kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif Presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu adalah hak mutlak oleh Presiden."
Jokowi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, padahal sebagian barang bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Berita Terkait
-
Ekonom Bongkar Strategi Perang Harga China, Rupanya Karena Upah Buruh Murah dan Dumping
-
PPPK Jadi PNS Tanpa Tes Lagi? Anggota DPR Beri Sinyal Kuat dari Senayan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Menteri Maman Kena Sentil Menkeu Purbaya Gara-gara Hal Ini!
-
PSI Klaim 5 hingga 7 Tokoh Besar Akan Bergabung, Termasuk 'Bapak J' sebagai Ketua Dewan Pembina
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik