Suara.com - Komisi IX DPR RI menyatakan akan mengundang atau memanggil Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk bisa hadir ke gedung parlemen pada pekan depan. Hal itu dilakukan salah satunya untuk membahas pemecatan eks Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto dari IDI.
"Rapat dengan IDI ini akan kami atur minggu depan, minggu depan akan kami undang lagi teman-teman IDI untuk bisa rapat di komisi 9," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).
Melki mengatakan, terkait waktu pasti kapan rapat tersebut digelar, pihak Komisi IX secepatnya akan memberikan keputusan.
"Yang pasti minggu depan antara Senin, Selasa atau Rabu lah pokoknya minggu depan awal sudah bisa kami rapat dengan IDI," tuturnya.
Lebih lanjut, Melki mengatakan, agenda rapat dengan IDI dianggap sangat diperlukan. Terlebih untuk memberikan solusi jalan tengah terhadap masalah pemecatan Terawan.
"Dari peristiwa ini ada solusi yang baik bagi IDI, bagi pak Terawan dan juga bagi dunia kedokteran dan dunia kesehatan tanah air," tuturnya.
"Ini kami anggap sebagai pintu masuk untuk kita bagaimana membenahi dengan lebih baik lagi untuk kepentingan bersama IDI maupun para dokter, pak Terawan, masyarakat, pasien dan masyarakat secara luas untuk masa depan dunia kesehatan tanah air."
IDI sebelumnya resmi memecat dokter Terawan. Pemecatan Terawan sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI).
Hasil keputusan ini telah dibacakan pada Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada 25 Maret 2022.
Baca Juga: IDI Diberi Waktu 28 Hari Pecat dr Terawan, MKEK: Tak Ada Kaitan dengan Vaksin Nusantara
Berdasarkan surat dengan kop Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI tertanggal 8 Februari 2022, salah satu alasan Terawan dipecat karena melakukan promosi Vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai.
Surat MKEK tersebut beredar luas setelah diunggah oleh anggota IDI sekaligus epidemiolog UI yaitu Dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Imbas Terawan Dipecat IDI, Menteri Yasonna Usul Izin Praktik Kedokteran jadi Domain Negara, Bukan Organisasi Profesi
-
Dokter Terawan Pernah Selamatkan Nyawa Aburizal Bakrie dari Kondisi Terburuk
-
Yasonna Laoly Ingin Satukan UU Praktik Kedokteran dan Pendidikan Dokter, Tak Ada Lagi Peran IDI?
-
MKEK IDI Blak-blakan Ungkap Alasan Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Dokter Terawan, Apa Sih yang Dilanggar?
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Jaket Ojol Jadi Kedok, Dua Sekawan Gasak AC Mal Tambora karena Himpitan Ekonomi, Endingnya Penjara!
-
DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Itu Bukan Rahasia Negara!
-
Polda Bali Resmi 14 Orang karena Dicap Perusuh Demo Agustus, 4 di Antaranya Masih Anak-anak
-
Gondol Motor Mertua hingga Perhiasan, Mantan Menantu Jadi Maling di Bekasi
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
-
Khawatir Gejolak Sosial, Komisi II DPR Minta Mendagri Setop Efisiensi Transfer Dana ke Daerah
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua