Suara.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut ada beberapa daerah dengan angka stunting tertinggi. Diantaranya yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Aceh.
Hasto menuturkan saat berkunjung ke NTT, pihaknya melihat bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab stunting.
Faktor lingkungan diantaranya yaitu air bersih, rumah tak layak huni hingga jamban yang harus diperhatikan.
"Faktor stunting di NTT, kalau kami lihat faktor lingkungan menjadi satu masalah yang masih penting untuk diperhatikan seperti air bersih rumah tidak layak huni dan juga jamban karena apa faktor ini dikenal dengan faktor sensitif," ujar Hasto dalam Forum Merdeka Barat bertajuk 'Cegah Stunting, Tingkatkan Daya Saing' dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (4/4/2022)
Kata Hasto, jika faktor lingkungan kurang bagus, maka dapat berdampak pada kesehatan anak yang mudah sakit dan tidak naiknya berat badan.
"Kalau itu (faktor lingkungan) kurang bagus menjadikan anak mudah sakit dan berat badannya tidak naik dan seterusnya seperti diare, TBC," ucap dia.
Selain itu, Hasto menuturkan banyak kasus-kasus karena faktor lingkungan berdampak pada berat badan dan tinggi anak yang tidak naik. Sehingga dikatakan anak tersebut stunting.
"Kasus-kasus yang masih cukup banyak itu yang membuat berat badan tidak naik kalau 2, 3 bulan berat badan tidak naik, maka kemudian nanti bulan-bulan berikutnya tinggi badan tidak tambah dan akhirnya tinggi badan dan akhirnya tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya dan kemudian kita katakan sebagai stunting," papar Hasto.
Sebelumnya, Hasto menyebut penurunan stunting dari tahun-tahun sebelumnya relatif belum mencapai 14 persen di tahun 2024. Sehingga diperlukan adanya percepatan strategi nasional terkait percepatan pencegahan stunting.
"Kalau kita lihat dari penurunan dari tahun tahun sebelumnya, itu relatif belum bisa mencapai angka 14% di tahun 2024. Oleh karena itu tadi sangat jelas disampaikan oleh pak Wapres bahwa tahun 2018, 30,8 kemudian tahun 2021 24,4, sehingga penurunan ini 6% dalam waktu 3 tahun, sehingga penurunannya 2% lebih dikit ya," papar Hasto.
Hasto mengungkapkan, untuk mencapai target 14 persen membutuhkan penurunan 3 persen menuju percepatan penurunan stunting ke 2024.
"Kalau kita ingin menuju angka 14% sesuai dengan arah bapak presiden tahun 2024, maka membutuhkan paling tidak 3% sehingga membutuhkan percepatan penurunan menuju ke 2024," ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya