Suara.com - Elite-elite Partai Amanat Nasional akan berkumpul di kediaman Ketua Umum mereka, Zulkifli Hasan. Rencananya pertemuan itu dilaksanakan pada malam ini, setelah masing-masing dari mereka berbuka puasa.
Informasi mengenari kumpul-kumpul petinggi PAN itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya saat ditanya awak media mengenai isu perombakan kabinet.
Wali Kota Bogor ini berujar pertemuan di kediaman Zulhas itu dimaksudkan untuk membicarakan situasi politik terkini, salah satunya merespons perihal reshuffle.
"Malam ini kami akan berkumpul di kediaman ketum, untuk membicarakan situasi politik terkini ya mungkin salah satunya merespons itu," kata Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Terkait reshuffle sendiri, Bima mengakui memang ada komunikasi antara Zulhas dengan Presiden Jokowi. Tetapi ia tidak tahu detail apalah komunikasi itu perihal posisi menteri untuk PAN atau tidak.
Seperti diketahui, seiring masuknya PAN di koalisi pemerintah, PAN disebut-sebut bakal diberikan posisi di kabinet, baik itu jabatan menteri maupun wakil menteri:
"Komunikasi ada tapi saya gak bisa pastikan apakah sudah berbicara soal posisi menteri atau tidak," kata Bima.
Selain menyoal isu reshuffle, hal yang akan menjadi pembahasan dalam pertemuan di rumah Zulhas itu ialah terkait sikap tegas Jokowi yang meminta jajaran menteri tidak menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Mungkin salah satunya itu. Karena Ketum selalu meng-update perkembangan politik," ujar Bima.
Endus Ada Latar Belakang Politik
Bima Arya menilai pintu peluang untuk merealisasikan penundaan Pemilu sudah tertutup. Tutupnya peluang itu seiring Presiden Jokowi yang tegas meminta menteri-menteri tidak berkoar-koar tentang wacana terkait.
Sebelum ada pernyataan Jokowi, menurut Bima wacana penundaan Pemilu itu memang terbuka. Namun kini sudah tertutup.
"Jadi ketika beberapa menyampaikan itu mungkin wacana terbuka tapi kalau hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup," kata Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Bima menduga ada faktor politik yang pastinya dipahami Jokowi. Selain itu, ia meyakini telah adanya komunikasi politik di balik penegasan Jokowi yang minta menteri tidak lagi bersuara soal penundaan pemilu.
"Kalau presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi. Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu," tutur Bima.
"Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan."
Larangan Jokowi ke Kabinet
Diketahui, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Berita Terkait
-
Jokowi Izinkan Masyarakat Mudik Lebaran ke Kampung Halaman, Ini Syaratnya
-
Jokowi: Cuti Bersama Idulfitri pada 29 April 4, 5 dan 6 Mei 2022
-
Digugat Cerai Putri Zulkifli Hasan, Unggahan Terakhir Mumtaz Rais: She is My Sweet Child and Always be
-
PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!