Utang Pemerintah Jokowi Tembus Rp 7.000 Triliun, PKS: Ini Lampu Kuning Untuk Negara

Suara.com - Angka total nilai utang negara per Februari 2022 diumumkan dalam laporan APBN Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita terbilang fantastis. Pasalnya, angka utang tersebut mencapai angka Rp 7.014,58 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai, hal itu harus jadi alarm atau peringatan bagi negara. Namun, ia menyadari memang rasio utang dengan produk domestik bruto sedang naik.

"Ini lampu kuning. Tapi banyak negara memang naik rasio utang dengan PDB-nya karena pandemi," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (7/4/2022).

Mardani mengingatkan, agar utang tersebut jangan sampai membebani negara. Terutama soal perjanjiannya diwanti-wanti agar tak memberatkan.

"Yang terpenting pengelolaan hutang dan jenis hutangnya harus produktkf dan term perjanjiannya tidak memberatkan negara," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyatakan, DPR bersama rakyat akan terus mengawasi negara, khususnya mengenai utang tersebut.

"Tapi DPR dan masyarakat wajib terus memantau," katanya lagi.

Diketahui, nilai utang tersebut juga sekaligus mencetak rekor dari yang pernah ada. Jika dihitung dalam bentuk presentase terhadap (PDB) Produk Domestik Bruto, maka utang berada pada angka 40,17 persen.

Komposisi utang tersebut memiliki proporsi lebih besar pada surat berharga lainnya, yakni sebesar 87,88 persen dari keseluruhan. Sedangkan sisa 12,12 persen adalah pinjaman, yang salah satunya terdiri atas pinjaman luar negeri senilai Rp 837,11 triliun.

Baca Juga: Singgung Utang Pemerintah Membengkak di Era Jokowi, Elite Demokrat: Penderitaan Rakyat Semakin Meningkat

Meskipun demikian, mengutip dari naskah resmi laporan APBN tersebut, pemerintah menilai "posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali."