Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara ihwal larangan yang diberlakukan Presiden Jokowi kepada dirinya dan menteri-menteri lain agar tidak bicara lagi soal penundaan Pemilu 2024.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, apa yang menjadi instruksi Jokowi kepada jajaran menteri itu sudah jelas.
"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU itu normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Namun, saat ditanya awak media soal sikapnya setelah adanya larangan Jokowi itu, Airlangga tidak menjawab. Dia cuma mengacungkan jempol sebanyak dua kali, sembari berlalu berjalan meninggalkan wartawan.
Airlangga juga hanya terus berjalan saat ditanya, apakah dirinya akan tetap mencalonkan diri sebagai presiden atau nyapres pada 2024.
Sikap Airlangga itu menjadi pertanyaan. Sebab beberapa waktu sebelumnya, Airlangga termasuk salah satu dari tiga pimpinan partai politik yang disorot terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan masa janatan Jokowi tiga periode.
Diketahui dua pimpinan parpol lainnya, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Janji Sampaikan Aspirasi Tiga Periode ke Jokowi
Airlangga sebelumnya berjanji untuk menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak, Pekanbaru.
Aspirasi itu berkenaan dengan keinginan mereka agar Jokowi kembali memimpin Indonesia sebagai presiden.
Adapun aspirasi itu muncul dari para petani dalam sesi tanya jawab dengan Airlangga. Petani menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022)
Sebagai Ketua Umum Paetai Golkar, dikauo Airlangga bahwa dirinya harus menerina aspirasi dari para petani tersebut.
“Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” kata Airlangga.
Aspirasi petani yang meminta berkelanjutan program dan perpanjangan pemerintahan, dijanjikan Airlangga akan dibicarakan dengan partai politik lain.
Tag
Berita Terkait
-
PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu
-
Kritik Partai Nonkoalisi ke Presiden: Terlambat Larang Menteri Ngomong Tunda Pemilu, Giliran Suara Jokowi yang Ditunggu
-
Larang Menteri Koar-koar, PKB: Semoga Perintah Jokowi jadi Batu Nisan yang Kubur Wacana Tunda Pemilu dan Isu 3 Periode
-
Minta Isu Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu Dihentikan, Moeldoko: Jangan jadi Bahan Gorengan!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa