Luhut menyampaikan, banyak yang bertanya kepadanya terkait alasan penyelenggaraan pemilu yang memakan dana begitu besar, sedangkan pandemi Covid-19 belum juga usai.
Bahkan, Luhut sempat memaparkan adanya big data 110 juta warganet yang menginginkan pemilu 2024 agar ditunda.
Usai disemprot oleh Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, satu per satu menteri menunjukkan perubahan sikap. Mereka mundur teratur mematuhi perintah kepala negara.
Menko Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi memastikan bahwa akan patuh terhadap arahan presiden.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ujar Jodi.
Jodi pun mengungkap, Luhut siap untuk fokus bekerja dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona.
Menko Airlangga Hartarto tak banyak bicara saat diminta keterangan mengenai hal ini. Ia menganggap pernyataan Jokowi sudah jelas, sehingga tidak perlu ada penjelasan tambahan.
"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga.
Tak hanya para menteri, beberapa politikus sempat menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Hal tersebut membuat koalisi Jokowi menjadi terbelah. Partai Gerindra, Nasdem, PPP, dan PDI-P menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Keempat partai itu menilai penundaan pemilu 2024 justru akan menabrak konstitusi dan merusak kualitas demokrasi.
Kontributor : Hayuning Ratri Hapsari
Tag
Berita Terkait
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Airlangga Siapkan Rp 13 Triliun untuk Insentif Ramadan dan Lebaran 2026
-
Ngaku Cuma Mengingatkan Tapi Dapat Respon Negatif dari Purbaya, Noel: Sekelas Menteri Saja Idiot!
-
Jokowi Mati-matian Bela PSI, Dinilai Bukan Sekadar Dukungan
-
Istana Harap IHSG Meroket Hari Ini, Prabowo Sempat Marah saat Anjlok?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker