Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi warga yang terdampak debu batu bara di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara. Hal ini seperti yang dilakukan kepada korban kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur kemarin.
Johnny mengatakan sampai saat ini, warga Marunda masih terdampak pencemaran karena aktivitas bongkar muat batu bara yang ada di Pelabuhan Marunda. Ia menyebut mereka juga warga DKI yang butuh perhatian Anies.
"Mereka juga kan warga Jakarta, gubernur penting turun ke Rusun Marunda. Gubernur perlu ke sana, karena itu artinya gubernur merasakan yang dirasakan warganya," ujar Johnny di gedung DPRD DKI, Senin (25/4/2022).
Menurutnya, memang sudah sepantasnya warga Marunda korban pencemaran udara ini mendapatkan perhatian lebih dari Anies. Apalagi, mereka pindah ke Rusun itu karena digusur dari rumahnya semasa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Rusun Marunda bagi saya penting menjadi perhatian, warga Rusun Marunda representasi orang kecil yang direlokasi ke tempat itu. Apalagi, fasilitas yang selama ini mereka dapatkan juga sangat terbatas," jelasnya.
Dengan demikian, mereka akan mendapatkan dukungan moral setelah dua kali dilanda masalah.
"Artinya sebagai dukungan moral dari pemimpin kepada warganya yang kena debu," tuturnya.
Kendati demikian, Johnny meminta Anies melakukan kunjungan di waktu yang tepat. Sebab, ia mengritik Anies yang menemui korban kebakaran ketimbang datang paripurna.
"Beliau bisa tunda ke sana (Pasar Gembrong) sampai selesai (rapat paripurna). Tapi dia mengutamakan ke sana dan ini (rapat paripurna) enggak penting."
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan penelusuran terhadap kasus pencemaran udara karena debu batu bara di Marunda, Jakarta Utara. Ada kemungkinan, perusahaan yang disanksi akan bertambah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan saat ini pihaknya sudah menjatuhi sanksi pada PT KCN, PT HSD, dan PT PBI selaku operator di pelabuhan Marunda.
"Jadi memang kan saat ini sudah ada tiga kan, selain KCN ada dua perushaan lagi kita sudah kenakan sanksi dan memang kita juga akan mulai turunkan lagi pejabat PPLH kami, pengawas lingkungan hidup kami," ujar Asep di Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022).
Asep mengatakan, kasus ini mulai diselidiki sejak ada aduan dari masyarakat. Selanjutnya, Asep juga mengakui ada laporan dari PT KCN mengenai ada sejumlah perusahaan yang juga melakukan bongkar muat batu bara.
"Kemudian pengaduan KCN kita kembangkan ke perusahaan lain, dan memang kemarin KCN juga menyampaikan ada perusahaan lain ya kita tetap akan coba investigasi," jelasnya.
Berita Terkait
-
Pilih Temui Korban Kebakaran Ketimbang Hadiri Paripurna DPRD, Legislator PDIP Sebut Anies Gubernur Rasa Dinsos
-
Muncul Partai Mahasiswa Indonesia, Politisi PDIP Duga Ada Sponsor Tajir Terlibat
-
Anies Pilih Temui Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong Ketimbang Rapat Paripurna, DPRD: Jangan Pencitraan Saja!
-
PKS Tuding Interpelasi ke Anies Baswedan yang Diusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Sudah Politis
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa