Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi terkait hasil survei soal kepuasan publik kinerja terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang menurun.
Lewat Juru Bicaranya Masduki Baidlowi, Wapres menyebut, hasil survey tersebut jadi masukan penting bagi dirinya. Namun, menurut Masduki, Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, adalah dinamika yang bisa dipahami.
"Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Masduki mencontohkan, saat ini kepuasan publik menurun, sangat mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga BBM, harga pangan. Selain itu ada isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu terkait penundaan Pilpres.
Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, yang dibuktikan dalam hasil survei.
Meski demikian, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret.
Contohnya pada awal tahun 2022, sesuai survei Indikator Politik Indonesia kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin mencapai rekor tertinggi. Kepuasan terhadap presiden 71 persen dan Wapres 57,6 persen.
Saat itu, publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi Covid-19, secara signifikan. Juga geliat pemulihan ekonomi mulai dirasakan masyarakat.
"Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun," kata Masduki.
Ia merasa yakin ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada.
Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Jubir menganggap hal yang wajar.
"Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden," kata Masduki.
Dia menjelasan sifat pekerjaan Wapres, mempengaruhi rendahnya kepuasan publik. Wapres itu juga tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi.
"Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian," imbuh Masduki.
Masduki menmbahkan, yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya.
Seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama.
Kepuasan Kinerja Jokowi Anjlok
Sebelumnya, tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Wakil Presiden RI Maruf Amin juga alami penurunan seperti tingkat kepuasaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu seperti hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rilis terbarunya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa survei terbaru yang dilakukan April 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Maruf berada diangka 45,2 persen. Padahal, kata Burhanuddin, kepuasan responden terhadap kinerja Wapres pada survei Februari 2022 itu di atas 50 persen.
"Tapi di April lagi-lagi tren kepuasan baik kepada pak Jokowi atau pak Maruf itu turun," kata Burhanuddin dalam paparannya, Selasa (26/4/2022).
Berita Terkait
-
Gegara Minyak Goreng, Politisi Nasdem Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi Turun Drastis
-
Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng
-
Luhut Heran Elon Musk Dulu Kaku Kini Antusias, Ngaku Karena Paparannya
-
Ternyata CPO Masih Boleh Diekspor, Trus Kemarin Jokowi Larang Ekspor Apa?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor