Suara.com - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena mahalnya harga bahan pokok. Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui kalau kondisi yang dijalankan saat ini tidaklah mudah.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan bahwa tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas. Ia menyebut pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang.
"Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditi," kata Juri di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Kendati demikian, Juri menyampaikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial. Skema bantuan sosial tersebut mulai dari bantuan sembako, BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM.
“Di saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juri juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja," ucap Juri.
Lembaga survei IPI kembali merilis hasil surveinya pada Selasa (26/4/2022). Hasil survei yang dilakukan pada 14-19 April tersebut, menunjukkan tren penurunan pada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Jika pada awal Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menyentuh angka 75,3 persen, kali ini turun di angka 59,9 persen.
IPI menyebut, menurunnya kepuasan masyarakat karena mahalnya harga bahan pokok. Dalam survei disebutkan, 36,6 persen masyarakat meminta Jokowi menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng dan BBM.
Berita Terkait
-
Survei Capres IPN; Mau Diadu dengan Capres Siapa Saja, Nama Prabowo Subianto Tetap Paling Unggul
-
Simulasi Pilpres Versi IPN: Prabowo Bisa Menang Cuma Satu Putaran Jika Berduet dengan Ganjar
-
Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng
-
Survei Kinerja Menteri Kabinet Jokowi-Maruf Amin: Menteri Sosial Tri Rismaharini Teratas
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak
-
Update RUU Perampasan Aset, Dasco: Komisi III Sedang Belanja Masalah dan Susun Draf RUU
-
Aksi Koboi Curanmor di Tanjung Duren Terekam CCTV, Polisi Ringkus Dua Pelaku
-
Pembangunan Huntap di Tapanuli Terus Berjalan, Kerangka Rumah dan Batu Bata Tersusun Rapi
-
TNI dan Warga Gotong Royong, Tempat Ibadah, dan Sekolah di Tapanuli dan Aceh Kinclong Lagi
-
Eros Djarot Kritik Pedas Kondisi Bangsa: Indonesia Menjadi Nation Without Values
-
Audiensi 7 Pemda, Wamensos Agus Jabo Tekankan Dinsos Ujung Tombak Pemutakhiran Data
-
Ketua IDAI Yakin Mutasi dari RSCM ke RS Fatmawati adalah Hukuman karena Kritis ke Pemerintah?
-
Bukan Cuma Partai di Senayan, Komisi II DPR Bakal Libatkan Partai Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu