Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh pihak termasuk jajarannya untuk memiliki sense of crisis. Hal tersebut dimintanya untuk mengantisipasi apabila krisis berlanjut hingga tahun depan.
"Hati-hari semuanya, semuanya kita harus punya sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual, hati-hati. Sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RKP tahun 2022 yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI pada Kamis (28/4/2022).
Jokowi menerangkan kalau Indonesia juga turut menghadapi situasi sulit di mana situasi ekonomi serta situasi politik global yang mengalami gejolak dengan penuh ketidakpastian. Hal itu disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.
Masih ada negara yang bergulat menekan penyebaran Covid-19 dan melakukan lockdown sehingga mempengaruhi terhadap supply chain. Bukan hanya itu, perang Rusia dan Ukraina juga memunculkan krisis energi dan pangan.
"Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan," ujarnya.
Jokowi menyebut kalau inflasi yang paling tinggi saat ini terjadi di Turki yang sudah mencapai 61,1 persen. Amerika Serikat yang biasanya hanya mencapai 1 persen, kini sudah mencapai 8,5 persen.
Indonesia sendiri disebutkan Jokowi masih bertahan di angka 2,6 persen. Kendati masih di batas normal, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk betul-betul waspada sehingga antisipasi yang dilakukan bisa tepat.
"Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita betul-betul waspada, betul-betul mengkalkulasi, menghitung secara detail sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya benar, dan kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan."
Baca Juga: Jokowi: Jagung Ditanam di Manapun Tumbuh, Kenapa Masih Impor?
Berita Terkait
-
Jokowi: Jagung Ditanam di Manapun Tumbuh, Kenapa Masih Impor?
-
Larangan Ekspor CPO Berlaku Hari Ini, Jokowi Harap Pengusaha Jernih Menyikapi: Jika Niat Penuhi Stok Dalam Negeri, Bisa
-
Dahlan Iskan: Saya Wow-wow-wow Saat Lihat Jokowi Buat Keputusan Sapu Jagad
-
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Turun, Jokowi Diminta Pertimbangkan Reshuffle Kabinet
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Babak Belur dan Dijemput Paksa Gegara Terlibat Kudeta Presiden?
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
Terkini
-
Cafe deClan Signature Milik Siapa? Diduga Jadi 'Gudang Uang' Jampidsus Febrie Adriansyah
-
AHY Gaungkan 'Silaturahmi 360', Demokrat Bakal Keliling Temui Semua Parpol
-
TNI Buka Suara soal Prajurit Bersenjata di Rumah Jampidsus: Bukan Terkait Penyidikan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Penggeledahan Serentak di 12 Titik, Polisi Telusuri Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi BUMN
-
Polemik KIP Kuliah Gara-Gara Desil Berubah, Gus Ipul Pastikan Masih Ada Jalan bagi Mahasiswa
-
Perpres 111/2025 Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, Apa Artinya?
-
Darurat Korupsi! Golkar Desak Evaluasi Total Rekrutmen Kepala Daerah Usai OTT Beruntun