Suara.com - Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas di Korea Selatan, Seoul Institute of The Arts (SIA). Gelar itu bernama Honorary Chair Professor.
Gelar itu untuk disiplin ilmu kebijakan seni dan ekonomi kreatif.
Ggelar itu diberikan dengan mempertimbangkan Megawati telah menjadi pemimpin yang berani dalam membentuk politik dan negara Indonesia.
Namun pada saat yang sama, Megawati juga dengan penuh semangat mempromosikan seni, budaya, dan ekonomi kreatif untuk pengembangan perdamaian dan demokrasi serta peningkatan kualitas hidup.
Presiden kelima Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu mendapatkan gelar kehormatan itu saat berkunjung ke kampus SIA di Seoul, Korea Selatan.
Megawati hadir di lokasi untuk menerima penghargaan itu disaksikan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistyanto, selain perwakilan pengurus partai, antara lain, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri.
"Saya ingin menyampaikan sambutan hangat saya di Institut Seni Seoul (SIA). Sungguh suatu kehormatan untuk menerima Ibu Megawati dan tamu-tamunya yang terhormat di kampus yang sederhana ini. Selanjutnya, kami senang dapat menganugerahkan kepadanya hari ini, gelar Honorary Chair Professor," kata Presiden SIA, Nam Sik Lee.
"Dia (Megawati) telah menjadi pelopor penelitian dan inovasi dan telah menjadi panutan bagi generasi masa depan," kata Nam.
Gelar profesor kehormatan dari SIA ini menjadi yang kedua untuk Megawati. Sebelumnya, pada Juni 2021 lalu, Megawati menerima gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan di bidang kepemimpinan strategik.
Sementara untuk gelar doktor kehormatan, Megawati sudah menerima sembilan, yakni Waseda University di Tokyo, Jepang (29 September 2001, bidang politik), Moscow State Institute of International Relations, Moskow, Rusia (22 April 2003, bidang politik), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan (19 Oktober 2015, bidang politik), Universitas Padjajaran di Bandung, Indonesia (25 Oktober 2016, bidang politik dan pemerintahan), Universitas Negeri Padang di Padang, Indonesia (27 September 2017, bidang pendidikan politik).
Selain itu doktor kehormatan dari Mokpo National University di Mokpo, Korea Selatan (16 November 2017, bidang demokrasi ekonomi), Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Indonesia (8 Maret 2018, bidang politik dan pemerintahan), Fujian Normal University di Fuzhou, Fujian, China (5 November 2018, bidang diplomasi ekonomi), dan Soka University Japan di Tokyo, Jepang (8 Januari 2020, bidang kemanusiaan). (Antara)
Berita Terkait
-
Waspada El Nino hingga 2027, Megawati Keluarkan Instruksi 'Siaga Satu' Pangan dan Air
-
Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!
-
Berhasil Kantongi Utang Rp301 T dari China, Purbaya Langsung Dapat Gelar Profesor!
-
Satu Suara dengan Megawati, GNB Singgung Keresahan Sama Soal Kondisi Bangsa
-
Megawati, Sinta Wahid, hingga Romo Magnis Berkumpul di Menteng, Ada Apa?
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar