Suara.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menghentikan lalu lintas perdagangan sapi baik yang keluar dan masuk daerah itu. Hal itu dilakukan untuk mencegah merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
Kalau pun ada pengiriman ternak seperti sapi dari NTB ke luar daerah hanya melalui tol laut.
Sebab, NTB memiliki kuota 16.500 ekor sapi yang harus dikirim ke DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan daging sapi pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.
"Semua produk tata niaga peternakan yang masuk melalui transportasi darat dari Pulau Jawa, Bali ke Lombok begitu juga dari Pulau Sumbawa ke Lombok kita stop dan tutup dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Rahmadin di Mataram, Minggu.
"Yang boleh dikirim itu dari Bima saja. Itu pun melalui tol laut, jumlahnya ada 16.500 ekor," ujarnya.
Rahmadin menyebutkan hingga saat ini jumlah kasus PMK di NTB mencapai 300-an kasus.
Wilayah penyebaran terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Ciri-ciri yang bisa dilihat pada sapi mulut berlendir dan kukunya melepuh.
"Makanya selain kita tutup, seluruh kandang sapi kita isolasi. Begitu juga dengan pasar hewan kita tutup supaya penyebaran tidak semakin meluas," ucap Rahmadin.
Baca Juga: Pemkab Agam Bentuk Tim Cegah PMK
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan dari mana asal mula penularan PMK tersebut bisa masuk ke NTB.
Menurut dia, PMK pada sapi dan ternak gampang disembuhkan dan tidak berbahaya bagi manusia.
Namun demikian, penyebarannya cepat jika tidak segera ditangani dengan baik.
Rahmadin menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Peternakan di seluruh kabupaten dan kota di NTB untuk melakukan upaya dan tindakan cepat, tepat dan terukur untuk mencegah penyebaran wabah PMK masuk di wilayahnya masing-masing.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya para peternak untuk segera melapor ke Dinas Peternakan setempat jika ada melihat tanda-tanda PMK pada hewan ternak.
Sebelumnya, ratusan ternak sapi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, positif terserang virus PMK.
Tag
Berita Terkait
-
100 Ribu WNI Terjebak di Kamboja, Cak Imin: Jangan ke Sana Lagi!
-
Polisi Usut Kasus Keracunan Massal di NTB: Siswa Mendadak Muntah hingga Mual usai Santap MBG
-
Lima Terdakwa Kasus Korupsi Impor Gula Dituntut 4 Tahun Penjara
-
Misteri Kematian Terapis RTA: Korban Masih 14 Tahun, Polisi Curigai Terkait Jaringan TPPO
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina
-
Website KontraS Diretas! Netizen Murka, Curigai Upaya Pembungkaman Informasi
-
Terungkap di Sidang: Detik-detik Anak Riza Chalid 'Ngotot' Adu Argumen dengan Tim Ahli UI
-
Harga Telur Naik Gara-gara MBG, Mendagri Tito: Artinya Positif
-
Penyelidikan Kasus Whoosh Sudah Hampir Setahun, KPK Klaim Tak Ada Kendala
-
Fraksi NasDem DPR Dukung Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Lihat Perannya Dalam Membangun
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya