Suara.com - Pelarangan impor minyak tidak mungkin dilakukan oleh beberapa negara Eropa yang bergantung pada Rusia, kata Presiden Vladimir Putin, setelah Uni Eropa gagal mencapai konsensus untuk memberlakukan tindakan tersebut.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa (17/05) mengatakan, negara-negara Eropa tidak akan dapat memberlakukan larangan impor minyak Rusia.
Pernyataan itu muncul ketika Uni Eropa pada pekan ini gagal untuk menegosiasikan usulan embargo terhadap minyak Rusia setelah sekelompok kecil negara anggota terus menentang rencana tersebut.
Embargo yang diusulkan merupakan bagian dari tindakan yang lebih luas oleh Barat terhadap Moskow atas invasinya ke Kyiv.
"Jelas, beberapa negara Uni Eropa, yang keseimbangan energinya berbagi peranan yang cukup tinggi dengan hidrokarbon Rusia, tidak akan dapat melakukan ini untuk waktu yang lama, untuk menyingkirkan minyak kita," kata Putin dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
Putin mengatakan, Eropa akan melihat harga energi dan inflasi yang lebih tinggi sebagai akibat dari usulan embargo minyak Rusia.
"Tentu saja, bunuh diri ekonomi seperti itu adalah urusan domestik negara-negara Eropa," katanya.
Amerika Serikat dan Inggris telah memberlakukan embargo minyak, meski diketahui kedua negara tersebut adalah pengekspor minyak bersih, sehingga langkah ini lebih mudah diambil.
Putin mengakui bahwa pasar minyak Rusia telah dilanda "perubahan tektonik" di tengah sanksi akibat invasi ke Ukraina, dia menambahkan bahwa Moskow akan membantu produsen minyak dalam negeri, termasuk memfasilitasi akses ke pinjaman dan asuransi.
Baca Juga: Sumber Daya Terbatas, Jepang Sulit untuk Ikut Hentikan Impor Minyak Rusia
Mengapa Uni Eropa tidak memberlakukan embargo minyak?
Pada hari Senin (16/05), menteri luar negeri dari 27 anggota serikat berkumpul untuk membahas larangan impor minyak Rusia untuk dimasukkan sebagai bagian dari sanksi keenam terhadap Moskow.
Anggota UE harus mencapai konsensus untuk menerapkan sanksi, tetapi sekelompok negara – yang dipimpin oleh Hungaria – menentang tindakan tersebut.
Uni Eropa telah menawarkan Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia lebih banyak waktu untuk perlahan lepas dari ketergantungan mereka pada minyak Rusia.
Namun, Budapest belum setuju, dengan pemerintahnya mengatakan €800 juta (Rp12,17 triliun) dana Uni Eropa diperlukan untuk melengkapi kembali fasilitas kilang dan meningkatkan kapasitas pipa ke Kroasia.
Hungaria juga berusaha agar tidak disertakan dari embargo yang diusulkan, setidaknya selama empat tahun.
Di mana posisi Jerman?
Berlin awalnya menentang embargo minyak dengan alasan ketergantungannya yang besar pada energi Rusia. Namun, belum lama ini Jerman mengubah pendiriannya, dengan mengatakan akan setuju jika sekutu Barat melakukannya dan mencoba membantu untuk mengaktifkannya.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Selasa (17/05), memperingatkan terkait perpecahan di antara negara-negara Uni Eropa.
"Kesatuan kami sebagai UE telah menjadi kekuatan kami sejauh ini," katanya, dengan banyak pengamat terkejut dengan kemudahan yang diberikan oleh 27 anggota UE untuk mendukung beberapa sanksi ekonomi paling keras yang pernah diberikan dalam ekonomi modern.
Namun, Baerbock juga menyatakan pemahamannya untuk beberapa negara anggota UE yang memiliki masalah dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi Rusia, dengan mengatakan bahwa semua sudut pandang yang berbeda harus direkonsiliasi. "Tidak ada jalan keluar di mana 'satu solusi cocok untuk semua'," katanya. yas/ha (AFP, Reuters)
Berita Terkait
-
Tak Ada Pembatalan, Penerbangan ke NTT Masih Normal
-
Film Biopik The Beatles Rilis 2028, Resmi Syuting Perdana di Abbey Road
-
Jasad Membusuk Jadi Tantangan Tim Forensik Ungkap Kematian Sutrimo
-
Gowa Motor Group Lirik VinFast Perkuat Jaringan Mobil Listrik di Indonesia, Targetkan 150 Showroom
-
Setelah Merah Putih Diturunkan: Melacak Jejak Sampah Visual dan Nasib Jutaan Bendera Bekas
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik