Suara.com - Pelarangan impor minyak tidak mungkin dilakukan oleh beberapa negara Eropa yang bergantung pada Rusia, kata Presiden Vladimir Putin, setelah Uni Eropa gagal mencapai konsensus untuk memberlakukan tindakan tersebut.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa (17/05) mengatakan, negara-negara Eropa tidak akan dapat memberlakukan larangan impor minyak Rusia.
Pernyataan itu muncul ketika Uni Eropa pada pekan ini gagal untuk menegosiasikan usulan embargo terhadap minyak Rusia setelah sekelompok kecil negara anggota terus menentang rencana tersebut.
Embargo yang diusulkan merupakan bagian dari tindakan yang lebih luas oleh Barat terhadap Moskow atas invasinya ke Kyiv.
"Jelas, beberapa negara Uni Eropa, yang keseimbangan energinya berbagi peranan yang cukup tinggi dengan hidrokarbon Rusia, tidak akan dapat melakukan ini untuk waktu yang lama, untuk menyingkirkan minyak kita," kata Putin dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
Putin mengatakan, Eropa akan melihat harga energi dan inflasi yang lebih tinggi sebagai akibat dari usulan embargo minyak Rusia.
"Tentu saja, bunuh diri ekonomi seperti itu adalah urusan domestik negara-negara Eropa," katanya.
Amerika Serikat dan Inggris telah memberlakukan embargo minyak, meski diketahui kedua negara tersebut adalah pengekspor minyak bersih, sehingga langkah ini lebih mudah diambil.
Putin mengakui bahwa pasar minyak Rusia telah dilanda "perubahan tektonik" di tengah sanksi akibat invasi ke Ukraina, dia menambahkan bahwa Moskow akan membantu produsen minyak dalam negeri, termasuk memfasilitasi akses ke pinjaman dan asuransi.
Baca Juga: Sumber Daya Terbatas, Jepang Sulit untuk Ikut Hentikan Impor Minyak Rusia
Mengapa Uni Eropa tidak memberlakukan embargo minyak?
Pada hari Senin (16/05), menteri luar negeri dari 27 anggota serikat berkumpul untuk membahas larangan impor minyak Rusia untuk dimasukkan sebagai bagian dari sanksi keenam terhadap Moskow.
Anggota UE harus mencapai konsensus untuk menerapkan sanksi, tetapi sekelompok negara – yang dipimpin oleh Hungaria – menentang tindakan tersebut.
Uni Eropa telah menawarkan Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia lebih banyak waktu untuk perlahan lepas dari ketergantungan mereka pada minyak Rusia.
Namun, Budapest belum setuju, dengan pemerintahnya mengatakan €800 juta (Rp12,17 triliun) dana Uni Eropa diperlukan untuk melengkapi kembali fasilitas kilang dan meningkatkan kapasitas pipa ke Kroasia.
Hungaria juga berusaha agar tidak disertakan dari embargo yang diusulkan, setidaknya selama empat tahun.
Berita Terkait
-
Lolos 32 Besar Piala Dunia 2026, Jepang Hadapi Brasil, Belanda Tantang Maroko
-
5 Sepatu Slip On Lokal Terbaik yang Anti Ribet dan Nyaman untuk Jalan Kaki Menurut Reviewer
-
Bukan Sekadar Nama! Ini 8 Julukan Unik Timnas Peserta Piala Dunia 2026
-
Kapal Mulai Keluar Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Melemah
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan