Suara.com - Amerika Serikat menjalin pakta perdagangan dengan 12 negara Asia-Pasifik, termasuk India, Australia dan negara-negara ASEAN. Aliansi yang mewakili 40 persen perekonomian dunia itu digalang untuk melawan pengaruh Cina.
Sebanyak 12 negara di Asia sepakat bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang digagas Amerika Serikat.
Hal ini diumumkan Presiden Joe Biden dalam lawatannya di Jepang, Senin (23/5). Negara-negara itu adalah Australia, Indonesia, India, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina dan Vietnam dan Amerika Serikat.
Pakta perdagangan baru ini mencakup kerjasama dalam menjamin rantai suplai, energi terbarukan serta upaya menanggulangi tindak korupsi.
Dalam pernyataan bersama, ke12 negara mengaku IPEF akan mampu membantu "mempersiapkan perekonomian kami untuk masa depan," menyusul gangguan pada perdagangan global akibat pandemi corona dan invasi Rusia terhadap Ukraina.
Presiden Biden menjanjikan "keuntungan konkret" kepada negara anggota IPEF. Pakta ini diusulkan sejak Oktober silam oleh Gedung Putih sebagai pengganti Kemitraan Trans-Pasifik yang dibatalkan bekas Presiden Donald Trump.
Dorongan diplomasi ekonomi dari Washington datang ketika perekonomian AS tumbuh lebih cepat ketimbang Cina. Sepanjang 2022, AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,8 persen, sementara Cina berkisar di 2 persen.
Beijing, yang terpaksa memadamkan pusat industri di Shenzen demi meredam pandemi, juga disulitkan oleh krisis properti yang memperlambat pertumbuhan.
Hal ini memupus anggapan bahwa Cina akan cepat menggeser AS sebagai adidaya ekonomi dunia. "Fakta bahwa AS tumbuh lebih cepat ketimbang Cina tahun ini, yang pertama sejak 1976, adalah contoh mencolok dan selayaknya menjadi acuan bagi negara-negara di kawasan dalam menjawab tren ekonomi," kata penasehat ekonomi Gedung Putih, Jake Sullivan.
Baca Juga: Neraca Perdagangan RI Untung Besar, Sri Mulyani: Tapi Kondisi Ekonomi Global Sedang Tak Baik
Keuntungan dipertanyakan Namun begitu, kerangka kerja sama ekonomi bentukan AS dikritik lantaran dinilai setengah hati.
IPEF misalnya tidak menawarkan insentif bagi anggota melalui pengurangan tarif impor atau mendapat akses yang lebih mudah menuju pasar domestik AS.
Keterbatasan ini mengurangi daya tarik IPEF, terutama dibandingkan Trans-Pasifik Partnership (TPP) yang masih berjalan tanpa keterlibatan AS.
Cina yang sudah membuat pakta perdagangan lain, RCEP, sudah mengumumkan niat bergabung dengan TPP. "Saya kira kebanyakan negara mitra akan melihat pada daftar itu, lalu bertanya, apakah kami akan mendapatkan keuntungan konkret dengan berpartisipasi di dalam kerangka kerja ini?" kata Matthew Goodman, bekas direktur ekonomi di Dewan Keamanan Nasional pada era bekas Presiden Barack Obama.
Juru bicara Gedung Putih, Jake Sullivan, juga memastikan pihaknya menolak permohonan Taiwan untuk ikut bergabung dengan IPEF.
Menurutnya, paritisipasi negara yang diklaim oleh Cina itu akan ditafsirkan sebagai langkah provokatif. Dia sebaliknya mengatakan Presiden Biden akan memperdalam kerjasama ekonomi dengan Taiwan, terutama dalam sektor teknologi dan semikonduktor.
Berita Terkait
-
Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan TNI: Bahas Strategi Pertahanan dan Izin Lintas Udara
-
Strategi Baru MA Lawan Korupsi: Gandeng KPK untuk Gembleng 200 Pimpinan Pengadilan
-
Viral Banser Tepis Kasar Tangan Jamaah Ibu-ibu Saat Kawal Ustazah, Wajah Syok Penceramah Disorot
-
Timnas Indonesia Harus Waspada, Chanathip Bertekad Bawa Thailand Juara Piala AFF 2026
-
Iran Tegaskan Persatuan Nasional di Tengah Ketegangan dengan Amerika Serikat
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Miskinkan Bandar Ko Erwin, Bareskrim Bidik Pasal TPPU dan Sita Aset Rumah hingga Ruko!
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Kebakaran Sampah 2 Hari di Kelapa Gading, DLH DKI Ungkap Dugaan Pemicunya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Selat Malaka: Tak Ada Rencana Kutip Tarif
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla
-
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan: Dosen Muda Bisa Dapat Akses Rumah hingga Pelatihan Kerja