Analis: Penggantian Menteri Perdagangan Sesuai Keperluan, Tapi Politisnya Juga Jelas

Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri perdagangan sesuai dengan keperluan.

Menurut dia penggantian posisi menteri perdagangan dari Muhammad Lutfi yang berbasis teknokrat kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu sesuai dengan keperluan, meskipun di dalamnya terdapat unsur politis.

"Untuk menteri perdagangan, itu memang ada keperluan. Namun, politisnya juga jelas karena yang diangkat adalah ketua umum DPP PAN. Kita mau bicara itu tidak ada unsur politis, tidak mungkin," kata dia, hari ini.

Salah satu masalah besar di sektor perdagangan saat ini adalah minyak goreng berbasis minyak sawit mentah yang sempat naik harganya dan sulit didapat di pasar-pasar padahal Indonesia adalah negara dengan lahan kebun kelapa sawit paling luas di dunia.

Ia menjelaskan penggantian menteri perdagangan itu memang dibutuhkan akibat adanya sejumlah permasalahan walau pergantian itu juga memiliki momentum untuk masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, sejumlah permasalahan di Kementerian Perdagangan yang pada akhirnya mengakibatkan adanya pergantian menteri itu antara lain adalah masalah ketersediaan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

"Jadi ada momentum kasus minyak goreng, maka kemudian momentum itu dijadikan masuknya PAN ke dalam koalisi," katanya.

Ia menilai penggantian menteri tersebut merupakan hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo sehingga sudah sewajarnya dilakukan. Pada saat yang sama, Jokowi juga harus mengakomodasi kepentingan multipartai.

"Presiden punya kewenangan untuk mengganti kabinetnya. Di saat yang sama, presiden juga harus mengakomodir kepentingan multipartai," katanya.

Baca Juga: Bisnis Zulkifli Hasan: Dari Pedagang Panci Keliling sampai Komisaris Perusahaan Perkakas

Jokowi melantik Hasan sebagai menteri perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional pada 15 Juni 2022.

Hasan adalah politisi senior dan pernah menjadi menteri kehutanan pada pemerintahan pertama Presiden Susilo Yudhoyono (2009-2014).

Sedangkan Tjahjanto pernah menjadi komandan Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo di Boyolali, Jawa Tengah, di dekat Solo pada 2010-2011, saat Jokowi menjadi wali kota Solo, sekretaris militer pada masa pemerintahan pertama Jokowi (2015-2016), kemudian menjadi kepala staf TNI AU (2017-2018) serta puncak karir kemiliterannya adalah panglima TNI (2017-2021). Ia menggantikan Sofyan Djalil.

Pelantikan mereka berdua berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64P/2022 Tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. [Antara]